[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f46ed107-c2ca-4e52-b915-8da9af6922bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-10-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tenaga Kerja Indonesia - pedoman Penempatan Dan Perlindungan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2013/9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat harus memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu; bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat sebelum, selama penempatan, dan sesudah purna kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat tidak dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, serta kejahatan atas harkat dan martabat manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Pelaksana Penempatan Tki, Penempatan Dan Perlindungan, Purna Penempatan, Pemberdayaan Purna Tki, Kelembagaan, Kemitraan Dan Kerjasama, Peran Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013. \n 40 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat bertujuan untuk:

Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penempatan TKI asal Daerah yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu.
Mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi TKI asal Daerah dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Menjamin hak ekonomi dan melindungi keselamatan TKI asal Daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI, meliputi pemantauan dan evaluasi, fasilitasi kerjasama, penerbitan perizinan, verifikasi dokumen, penyebarluasan informasi, sosialisasi perjanjian kerja, fasilitasi PAP, pembinaan dan pengawasan, penerbitan izin tempat penampungan, dan fasilitasi kepulangan TKI.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan penempatan dan perlindungan TKI yang terintegrasi dengan rencana kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, serta rencana pemasaran tenaga kerja dan penjajakan kerja sama luar negeri.

PPTKIS yang menerima calon TKI asal Daerah wajib membuka kantor cabang, memiliki BLKLN atau bekerjasama, melaporkan petugas lapangan, dan menyerahkan jaminan. PPTKIS harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen yang diperlukan untuk rekrutmen TKI. Calon TKI wajib diikutsertakan dalam PAP.

Perlindungan TKI meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi pembinaan mental, fisik, sosialisasi budaya, peraturan, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemberian wawasan, pengetahuan tentang tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, hak dan kewajiban TKI dan PPTKIS, pelayanan keberangkatan dan kepulangan, penyelesaian perselisihan, dan pelayanan pemulangan TKI bermasalah.

Peraturan ini juga mengatur sistem informasi, pendaftaran, perekrutan, seleksi, pendidikan dan pelatihan, dokumen penempatan, penempatan, perlindungan dalam sistem penempatan, perlindungan bagi keluarga dan anak TKI, perlindungan melalui asuransi dan pengaturan biaya, pembelaan dan advokasi, purna penempatan, pemberdayaan purna TKI, kelembagaan, kemitraan dan kerjasama, peran masyarakat, dan pembiayaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (2), Pemerintah Daerah melaporkan kepada Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, agar PPTKIS yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171018/perda-prov-jawa-barat-no-2-tahun-2021","942fcc77-a672-4a7c-ab60-a026e609bfa5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
GUIDELINES FOR PLACEMENT AND PROTECTION OF
INDONESIAN WORKERS ORIGINATING FROM WEST JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize equal rights and opportunities for the labor in obtaining decent work and income, the placement process of Indonesian Workers originating from West Java must consider human rights and legal protection, as well as education and training conducted in an integrated manner;
that the Regional Government is obliged to protect the rights and interests of Indonesian Workers originating from West Java before, during placement, and after retirement in accordance with the provisions of laws and regulations;
that the protection as referred to in letter b, is intended so that Indonesian Workers originating from West Java are not made objects of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f46ed107-c2ca-4e52-b915-8da9af6922bd","actionData","errors"]