[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f46adf33-70d9-405a-b19f-eb2597b7aee6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERHENTIAN-PENGANGKATAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 83 Tahun 2015 Pasal 13 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017. \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB III PENJARINGAN; BAB IV PENYARINGAN; BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII MASA JABATAN; BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI; BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XI PEJABAT YANG MEWAKILI; BAB XII UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIV KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XV PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. \n Peraturan yang dicabut: Perda No. 12 Tahun 2007. \n 39 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung di Kabupaten Berau. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Pengisian Jabatan Perangkat Kampung: Melalui tahapan penjaringan (seleksi administrasi) dan penyaringan (ujian tertulis).
Persyaratan Perangkat Kampung: Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun saat pendaftaran, berkelakuan baik, tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak sedang dicabut hak pilihnya, sehat jasmani dan rohani, bersedia tinggal di wilayah Kampung, mengenal Kampung dan dikenal masyarakat Kampung, serta memenuhi persyaratan administrasi.
Pembentukan Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung: Dibentuk oleh Kepala Kampung, terdiri dari unsur Perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.
Proses Penjaringan dan Penyaringan: Meliputi pengumuman, pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman calon, penyampaian keberatan, ujian tertulis, dan penetapan calon yang lulus.
Pengangkatan Perangkat Kampung: Berdasarkan rekomendasi Camat dan Keputusan Kepala Kampung, diikuti dengan pelantikan dan serah terima jabatan.
Masa Jabatan: Berakhir pada usia 60 tahun.
Larangan bagi Perangkat Kampung: Merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan tindakan meresahkan, melakukan makar, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye, melanggar sumpah/janji jabatan, meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan, pakaian dinas, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas aparatur Kampung.

","transitional_provisions","1. Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Perangkat Kampung yang melanggar Pasal 26 (kecuali huruf f dan g) dikenai sanksi teguran tertulis oleh Kepala Kampung.\n2. Jika setelah teguran ketiga tidak ada perbaikan, Kepala Kampung memberhentikan sementara Perangkat Kampung.\n3. Jika Perangkat Kampung melakukan tindak pidana, Kepala Kampung dapat memberikan sanksi tanpa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 13 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f46adf33-70d9-405a-b19f-eb2597b7aee6","actionData","errors"]