[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4698b2b-a04d-41d8-a05c-bbc9fc2b79c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 26 Tahun 2016","number","26","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2016/NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan ketentuan\r\nperundang-undangan serta pelaksanaan\r\npenyelenggraan pemerintahan di Daerah, ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan di Daerah yang\r\ntidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan diatasnya perlu disesuaikan.\r\nDengan dikeluarkannya Surat Keputusan\r\nGubernur Kalimantan Selatan terkait dengan\r\nPembatalan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten\r\nBalangan, maka perlu dilakukan pencabutan.\r\nBerdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan\r\nPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang\r\nUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Balangan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan\r\nNomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008) di cabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Balangan\r\nNomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. \n 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2016 ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Pencabutan ini dilakukan karena Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dipertimbangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, maka peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Balangan No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24318/perda-kab-balangan-no-2-tahun-2008","3710803e-e945-4fd3-9e77-71ede0efc7fb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 26 OF 2016
on
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2008 on
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY OF THE
REGIONAL GOVERNMENT OF BALANGAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement the statutory regulations and the implementation of government administration in the Region, the provisions of regional statutory regulations that are no longer in accordance with the provisions of the statutory regulations above them need to be adjusted;
that with the issuance of the Decree of the Governor of South Kalimantan related to the Cancellation of Regional Regulation Number 2 of 2008 on Governmental Affairs Which Is the Authority of the Regional Government of Balangan Regency, it is necessary to revoke it;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4698b2b-a04d-41d8-a05c-bbc9fc2b79c4","actionData","errors"]