Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik mengalami pertumbuhan yang tinggi. Aplikasi perkantoran yang digunakan memproses format dokumen yang berbeda, yang dapat menyebabkan gangguan terhadap ketersediaan dan keutuhan dalam pertukaran dokumen perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan interoperabilitas dokumen perkantoran untuk menjamin penyediaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketentuan Substansial:

Pedoman ini merupakan acuan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik dalam menerapkan Format Dokumen Terbuka atau Open Document Format (ODF) dan Format Dokumen Portabel atau Portable Document Format (PDF) untuk menjamin interoperabilitas dokumen perkantoran. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(-)

(-)