[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4508d31-227d-493d-81c7-1712bf51d050","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2025-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerangan Jalan Umum - penyelenggaraan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2023 (5) : 3 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan menunjang untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan \r\nlingkungan; bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum diperlukan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum agar memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten \r\nIndramayu Nomor 9 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup, fungsi PJU, kewenangan penyelenggaraan PJU, penyelenggaraan PJU, pembiayaan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2025. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Indramayu. Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya layanan PJU bagi masyarakat dan terselenggaranya PJU yang memenuhi standar teknis, keamanan, dan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berwenang mengelola PJU, menyusun Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (RIPJU), memberikan izin pemasangan PJU, membuat kesepakatan dengan PLN, dan melakukan penertiban PJU ilegal. Penyelenggaraan PJU meliputi perencanaan berdasarkan RIPJU, penempatan di jalan kabupaten, jalan desa, dan kawasan khusus. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penempatan PJU di jalan kabupaten, sementara di jalan desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa. Penataan PJU mencakup penertiban, pemberian izin selektif, meterisasi, program hemat energi, dan pemerataan pemasangan. Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pola KPBU. Pengembang perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan. Pembiayaan PJU bersumber dari APBD, APBN, APBD Provinsi, APBDes, dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah berhak melakukan penataan, penertiban, pembinaan, pengawasan, verifikasi teknis, dan memberikan rekomendasi izin pemasangan PJU. Pemerintah Daerah wajib memproses permohonan pemasangan PJU, memberikan izin yang sesuai, memberikan bantuan konsultasi teknik, dan membiayai penyelenggaraan PJU. Setiap orang dan badan hukum dilarang memasang PJU tanpa izin, memindahkan posisi PJU, mengubah daya tanpa izin, dan merusak sarana PJU. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi.","transitional_provisions","1. PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Setiap Orang dan Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penggantian sarana dan prasarana PJU yang rusak, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION OF STREET LIGHTING
LAW DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF INDRAMAYU REGENCY
2023

\nCopy
NO: 5/LD/2023

REGIONAL GAZETTE OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
REGENT OF INDRAMAYU
WEST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION OF STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n

Considering:

that street lighting is one of the road equipment services to support security, safety and order, and to enhance the beauty of the environment;
that in the context of organizing public street lighting, regulations are needed to regulate the organization of public street lighting in order to meet technical standard requirements,\nsecurity and be implemented responsibly;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4508d31-227d-493d-81c7-1712bf51d050","actionData","errors"]