[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4482881-141e-45ae-a850-9e46b94840fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":-5,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_109":-5,"_110":-5,"_111":-5,"_112":-5,"_113":-5,"_114":-5,"_115":-5,"_116":-5,"_117":-5,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam","short_title","Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026","number","23","year","2026","published_date","2026-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14ce3041-5efb-41d5-bceb-d5894ec77cfb","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Anggota Dewan Gubernur","short_name","PADG","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"c6ad4953-820c-4ff0-8fb6-aadc9346b8f8","Sistem Pembayaran dan PUR","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.\n2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.\n3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya.\n4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU perihal Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia.\n5. Bab I, Bab II, Bab IV, Lampiran I, dan Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan dalam rangka menjaga ketersediaan Uang Rupiah kertas dan logam yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengedaran uang sejalan dengan tugas Bank Indonesia, menjadi pedoman implementasi bagi perbankan, serta menjadi dasar bagi petunjuk teknis operasional.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tata cara penyetoran dan penarikan uang oleh bank di Bank Indonesia, termasuk persyaratan bagi bank dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Bank diwajibkan untuk melakukan pengolahan uang sesuai batas tingkat kelayakan yang ditetapkan, serta memastikan tidak adanya uang yang diragukan keasliannya. Selain itu, diatur pula mekanisme penukaran uang bagi masyarakat, baik melalui Bank Indonesia, bank, maupun pihak lain yang ditunjuk. Bank wajib menyediakan layanan penukaran kepada masyarakat dan menyampaikan laporan berkala terkait proyeksi arus kas, hasil pengolahan, serta rencana penyediaan layanan penukaran kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan bank dalam kegiatan pengedaran, termasuk pemeriksaan langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan kebijakan tertentu dalam kondisi darurat atau keadaan kahar untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran.

","transitional_provisions","1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai Penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.\n2. Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebelum tanggal 1 Januari 2027, dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.\n3. Ketentuan terkait laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban penyetoran, penarikan, dan pengolahan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau pembatasan pemberian layanan.\n2. Pelanggaran kewajiban penyampaian laporan berkala dikenai denda sebesar Rp50.000,00 per hari keterlambatan (maksimal Rp1.000.000,00) atau denda Rp1.000.000,00 jika tidak menyampaikan laporan.\n3. Pelanggaran terkait temuan uang tidak asli atau campuran uang layak/tidak layak edar dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 per lembar/keping atau per kantor bank.\n4. Pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan dikenai teguran tertulis, denda, atau pembatasan layanan.","revokes",[91,97,101,105],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","19/13/PADG/2017","link","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/427","c470f5af-bcb1-49b8-96d6-9cbb4a9b3fea",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"19/19/PADG/2017","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/41","da9fa4ba-67e5-494c-94a6-18f4041d96c6",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"22/13/PADG/2020","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/993","e9d3d162-8370-4f14-9011-448713cd3ed6",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"14/29/DPU","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/185","04b6f05f-af46-4665-9a1f-c485582dff7b","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

BOARD OF GOVERNORS REGULATION NUMBER 23 OF 2026 ON PROCEDURES FOR THE CIRCULATION OF PAPER AND METAL RUPIAH CURRENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MEMBER OF THE BOARD OF GOVERNORS OF BANK INDONESIA,

Considering :

that in order to maintain the availability of quality and reliable paper and metal Rupiah currency, Bank Indonesia establishes procedures for the circulation of paper and metal Rupiah currency which include activities of distributing and circulating paper and metal Rupiah currency throughout the territory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4482881-141e-45ae-a850-9e46b94840fb","actionData","errors"]