[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4228922-f85e-460e-b725-98d6987c4b6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981","number","2","year","1981","published_date","1981-01-27","effective_date","1981-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
1981
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.1981/NO.29
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut Pendapatan Daerah di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat IJawa Tengah ;\r\nbahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD. 7/7/39-26 yang diralat dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juni 1978 Nomor KUPD.7/14/23 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1980 Nomor 061.1/4046/PUOD, maka dipandang periu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendepatan Daersh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/15/45-148; Peraturan Tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah \n Di dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Lain-lain, Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1981. \n 41 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk meninjau dan menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja Dispenda agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dispenda:\n * Dispenda adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.\n * Tugas pokok Dispenda meliputi memimpin dan mengkoordinasikan usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah, mengadakan penelitian dan penilaian tatacara pungutan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya, serta melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah.\n * Fungsi Dispenda meliputi perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, koordinasi, dan pengawasan.\n2. Organisasi Dispenda:\n * Susunan organisasi Dispenda terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Pajak, Sub Dinas Retribusi, Sub Dinas Pendapatan Lain-lain, Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, serta Cabang Dinas.\n * Setiap bagian dan sub dinas memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam peraturan ini.\n3. Tata Kerja:\n * Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.\n * Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.","transitional_provisions","1. Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PROVINCE OF LEVEL I REGION
CENTRAL JAVA

NUMBER : 29
YEAR: 1981
SERIES D
NO.28

REGIONAL REGULATION
PROVINCE OF LEVEL I REGION OF CENTRAL JAVA
NUMBER 2 YEAR 1981
on
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND PROCEDURES OF THE
REGIONAL REVENUE SERVICE OF THE PROVINCE OF LEVEL I REGION OF
CENTRAL JAVA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE HEAD OF LEVEL I REGION OF CENTRAL JAVA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the smooth implementation of Government and Development in an efficient and effective manner, particularly concerning Regional Revenue in Central Java, it is necessary to review and re-establish the Organizational Structure and Procedures of the Regional Revenue Service of the Province of Level I Region of Central Java;
that in accordance with Article 49 of Law Number 5 of 1974 in conjunction with the Decree of the Minister of Home Affairs Number 363 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4228922-f85e-460e-b725-98d6987c4b6e","actionData","errors"]