[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f41ad914-c340-41f5-950d-1e2794614f2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 29 Tahun 1960","number","29","year","1960","published_date","1960-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 29, LN. 1960 No. 86, TLN. No. 2061, LL BPHN : 13 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958 tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi. 2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1959 tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh persatuan bangsa melalui penyelenggaraan transmigrasi. Hal ini dilakukan dengan membuka sumber daya alam, mengurangi kepadatan penduduk di daerah padat, dan membangun daerah vital untuk ketahanan bangsa.

Ketentuan Substansial: Kebijakan transmigrasi ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri dengan dukungan Dewan Pertimbangan Transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi melibatkan kerjasama antara Menteri dan Kepala Daerah. Transmigrasi dibagi menjadi transmigrasi umum, khusus, sedaerah, dan spontan. Pemerintah memberikan fasilitas untuk transmigrasi spontan dan menetapkan daerah transmigrasi. Hak atas tanah dan bantuan kepada transmigran diatur oleh Menteri terkait. Transmigrasi dibiayai dari anggaran negara dan sumber lain yang disetujui oleh Menteri.

","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan transmigrasi yang pada saat berlakunya peraturan ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku selama belum diubah, ditambah atau dicabut dengan peraturan baru. 2. Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958, dianggap sebagai Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan peraturan ini. 3. Menteri menyesuaikan bentuk, susunan, tugas dan lapangan pekerjaan badan tersebut dalam ayat (2) dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan ini.","sanctions","1. Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat (4) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,- 2. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat memuat ancaman hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- 3. Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. 4. Apabila yang berbuat tindak pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini badan hukum, maka tuntutan ditujukan terhadap anggota-anggota pengurusnya dan badan hukum tersebut dapat dibubarkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW (PERPU)
NUMBER 29 OF 1960 (29/1960)
CONCERNING
BASIC PRINCIPLES OF TRANSMIGRATION ORGANIZATION

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n It is deemed necessary to determine the basic principles of transmigration in accordance with the spirit of the 1945 Constitution; \n that the basic principles of transmigration should preferably be regulated by law; \n that due to compelling circumstances, the matter is regulated by a Government Regulation in Lieu of Law; \n \n
Bearing in mind:	\n \n Article 5 paragraph (1), Article 22 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 30 paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the Constitution; \n \n

Hearing:
The Working Cabinet Deliberation on August 5, 1960;

Decides:

\n\n \n \n \n

To stipulate:

Government Regulation in Lieu of Law concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f41ad914-c340-41f5-950d-1e2794614f2b","actionData","errors"]