[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f417b5d2-a1c7-4d0c-abbb-440da5a5b93b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2016","number","22","year","2016","published_date","2016-11-16","effective_date","2016-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2016/NO.86
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Pengarusutamaan Gender demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender bagi segenap warga negara terutama untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum maka diperlukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional; Dalam rangka upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Timur No.2 Tahun 2016; Perda Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum pengarusutamaan gender (PUG); ruang lingkup PUG; wewenang Pemerintah Daerah; mekanisme PUG; kerjasama; peran serta masyarakat; pembinaan; pembiayaan; saknsi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup terkait PUG. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. \n Peraturan Bupati \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Pengarusutamaan Gender (PUG) dipandang sebagai strategi efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan PUG perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dan lembaga non-Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Wewenang Pemerintah Daerah: Menetapkan kebijakan daerah, melakukan koordinasi, fasilitasi, mediasi, penguatan kelembagaan, pemantauan, evaluasi, pemberian bantuan teknis, dan fasilitasi penyediaan data terpilah.
Mekanisme PUG:

Perencanaan: Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD dan RPJM Desa. Setiap OPD wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang responsif gender melalui analisis gender dengan data terpilah.
Pelaksanaan: Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG. Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG Daerah yang diketuai oleh Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan gender yang menjadi tanggung jawab OPD yang membidangi tugas pembangunan gender.

Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan PUG melalui berbagai bentuk peran serta.

Pembinaan dan Pembiayaan: Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. Pembiayaan pelaksanaan program PUG bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBDesa, dan sumber dana lainnya yang sah.

","transitional_provisions","Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap OPD yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 22 OF 2016
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the position, role and quality of Gender Mainstreaming in order to realize justice and gender equality for all citizens, especially to enjoy the rights of citizens in the economic, socio-cultural, political and legal fields, gender mainstreaming in regional development is needed;
that Gender Mainstreaming is an effective strategy in realizing gender equality and justice in family, community, national and state life which has been agreed upon by the international community;
that in order to accelerate gender mainstreaming in regional development, its implementation needs to be carried out in an integrated and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f417b5d2-a1c7-4d0c-abbb-440da5a5b93b","actionData","errors"]