[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f414657f-3200-42b8-8e1b-70a328f9a399","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014","number","19","year","2014","published_date","2014-04-24","effective_date","2014-05-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 19, BN.2014 /NO. 589, kemkes.go.id : 7 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional.

Dana kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Kesehatan dialokasikan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (minimal 60%) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (sisanya). Alokasi ini ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan kebutuhan obat, alat kesehatan, kegiatan operasional, dan tunjangan yang telah diterima.

Jasa pelayanan kesehatan dibayarkan kepada tenaga kesehatan dan non-kesehatan berdasarkan jenis ketenagaan/jabatan dan kehadiran. Variabel jenis ketenagaan dinilai berdasarkan kategori tenaga (medis, apoteker, S1/D4, D3, dll.) dengan nilai yang berbeda. Variabel kehadiran dinilai berdasarkan kehadiran setiap hari kerja, dengan pengurangan poin untuk keterlambatan atau pulang sebelum waktunya. Ketidakhadiran karena sakit atau penugasan dikecualikan.

Biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta kegiatan operasional seperti upaya kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), kunjungan rumah, puskesmas keliling, bahan cetak/alat tulis kantor, dan administrasi keuangan/sistem informasi. Pengadaan obat dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139482/permenkes-no-21-tahun-2016","8873d430-693b-4891-8ad2-19731b083fff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2014
CONCERNING
THE USE OF NATIONAL HEALTH INSURANCE CAPITATION FUNDS
FOR HEALTH SERVICE FEES AND OPERATIONAL COST SUPPORT
AT PRIMARY HEALTH FACILITIES
OWNED BY REGIONAL GOVERNMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (5) of\nPresidential Regulation Number 32 of 2014 concerning\nManagement and Utilization of National Health Insurance Capitation Funds\nAt Primary Health Facilities Owned by Regional Governments, it is necessary to stipulate\na Regulation of the Minister of Health regarding the Use of Funds\nNational Health Insurance Capitation for Services\nHealth Services and Operational Cost Support\nAt Primary Health Facilities Owned by\nRegional Government;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f414657f-3200-42b8-8e1b-70a328f9a399","actionData","errors"]