[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f40d5d8e-f22c-4844-b911-aa2178319921","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara","short_title","Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003","number","36","year","2003","published_date","2003-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Undang-undang (UU) NO. 36, LN. 2003/ No. 151, TLN NO. 4346, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang, dengan memperhatikan kriteria ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, dan politik.

Ketentuan Substansial

Undang-undang ini mengatur pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari kedua kabupaten baru tersebut. Kewenangan yang diberikan mencakup pengaturan dan pengurusan bidang pemerintahan yang diserahkan dari kabupaten induk. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi selama tiga tahun pertama setelah peresmian.

","transitional_provisions","1. Bupati Toba Samosir dan Bupati Deli Serdang menginventarisasi dan menyerahkan pegawai, barang milik daerah, BUMD, utang piutang, serta dokumen dan arsip kepada Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai dalam waktu satu tahun setelah pelantikan Penjabat Bupati.\n2. Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah.\n3. Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang wajib memberikan bantuan dana selama tiga tahun berturut-turut.\n4. Sebelum terbentuknya DPRD, Penjabat Bupati menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.\n5. Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Toba Samosir dan Deli Serdang tetap berlaku di kabupaten baru sampai disesuaikan dengan undang-undang ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 YEAR 2003
ON
THE ESTABLISHMENT OF SAMOSIR REGENCY AND
SERDANG BEDAGAI REGENCY
IN THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize the aspirations of the community developing in Toba Samosir Regency and Deli Serdang Regency to improve services to the community in the fields of government, development, and community affairs, Toba Samosir Regency and Deli Serdang Regency need to be expanded;
that by taking into account the above and based on the criteria of economic capacity, regional potential, socio-cultural conditions, socio-political conditions, population, area, and other considerations, Samosir Regency and Serdang Bedagai Regency are formed in The Province of North Sumatera;
that with the establishment of the Regency as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f40d5d8e-f22c-4844-b911-aa2178319921","actionData","errors"]