[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4096eea-f914-49aa-99f9-bcf235dace48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Blora Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","2005-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Blora Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Blora Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa tarip retribusi izin gangguan yang ditetapkan berdasarkan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 \r\nTahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, \r\nsehingga perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur \r\nperubahannya dalam Peraturan Oaerah; \n Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 9, penghapusan Pasat 18 ayat (1), perubahan ayat (2), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 19. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 diubah. \n 8 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Latar belakang perubahan ini adalah karena tarif retribusi izin gangguan yang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perubahan meliputi Pasal 1 tentang definisi istilah-istilah terkait retribusi, Pasal 9 tentang besaran tarif retribusi untuk lokasi menetap dan tidak menetap, penghapusan Pasal 18 ayat (1) serta penambahan ayat (1a) mengenai pelaksana teknis dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan perubahan Pasal 19 mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan retribusi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tarif retribusi izin gangguan berdasarkan lokasi usaha (menetap dan tidak menetap), penggunaan mesin, penggolongan usaha (kecil, menengah, besar), klasifikasi jalan, klasifikasi bangunan, biaya pemeriksaan dan penelitian, balik nama, dan pendaftaran ulang. Peraturan ini juga mengatur biaya operasional bagi aparat pelaksana dan pengawas yang diatur dalam Keputusan Bupati dan dituangkan dalam APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Blora No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/272424/perda-kab-blora-no-4-tahun-1999","839d6133-e0e3-4ae1-ad4b-601b2ca9a8e0","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BLORA REGENCY GOVERNMENT
BLORA REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2005
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGULATION OF BLORA REGENCY LEVEL II REGION
NUMBER 4 OF 1999 CONCERNING RETRIBUTION FOR DISTURBANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the disturbance permit retribution rates stipulated based on the Regulation of Blora Regency Level II Region Number 4 of 1999 are deemed no longer in accordance with the circumstances, so it is necessary to review them; \n that for the purpose of letter a above, it is necessary to regulate the changes in a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Disturbance Act (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926: 226 as amended and supplemented by Ordonantie Staatsblad 1940: 450); \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4096eea-f914-49aa-99f9-bcf235dace48","actionData","errors"]