[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f408e382-5d8a-47af-bb1b-600f080992d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Umum
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD No.14/2011, TLD No.121
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah rnerupakan sal h satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pernerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan , peran serta masyarakat dan akunt_abilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n16 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyola li Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2011 \n Dalam peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM; OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI; PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA UMUM; PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; PEMUNGUTAN RETRIBUSI; PENAGIHAN RETRIBUSI; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PEMERIKSAAN; INSENTIF PEMUNGUTAN; KETENTUAN KHUSUS; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011. \n 69 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Boyolali Nomor 7 Tahun 1998 Seri B Nomor 6);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 76);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 26 );\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 13 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 65);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 13); dan\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 109).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Boyolali. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi:\n * Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan\n * Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil\n * Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat\n * Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum\n * Retribusi Pelayanan Pasar\n * Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor\n * Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran\n * Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta\n * Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang\n * Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\n2. Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi untuk setiap jenis retribusi.\n3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi.\n4. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis retribusi, yang ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah.\n5. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.\n6. Masa retribusi dan saat retribusi terutang.\n7. Wilayah pemungutan retribusi.\n8. Tata cara penghitungan dan pemungutan retribusi, termasuk penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n9. Pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.\n10. Tata cara pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi.\n11. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi.\n12. Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi.\n13. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.\n14. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.","transitional_provisions","1. Piutang retribusi yang terutang berdasarkan peraturan daerah sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan masa kedaluwarsa dan diakui menjadi piutang daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER II OF 2011
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering :

that regional fees are an important source of regional income to finance the implementation of regional government in improving services to the community and realizing regional independence;
that regional fee policies are implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account regional potential;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulations governing Regional Retribution in Boyolali Regency need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Service Charges;

In view of :

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f408e382-5d8a-47af-bb1b-600f080992d3","actionData","errors"]