[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3f9b63d-15b0-46b2-97c3-15c7e5a6be3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-12-30","effective_date","2010-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintahan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penyerahan\r\nurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten\r\nyang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n72 Tahun 2005 tentang Desa; \r\nbahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih\r\nlanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang\r\nmenjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan\r\npengaturannya kepada desa diatur dengan Peraturan Daerah; \r\nbahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa\r\nmencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan\r\nhak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi\r\nkewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya\r\nkepada desa, tugas pembantuan dari pemerintahan dan\r\npemerintahan daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh\r\nperaturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang\r\nMenjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa\r\nyang meliputi\r\nJenis Urusan Pemerintahan, Tata Cara Penyerahan Urusan, Pelaksanaan Urusan, Penambahan Atau Penarikan Urusan, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan lain-lain. Rincian lebih lanjut mengenai urusan-urusan ini akan diatur dalam Peraturan Bupati. Tata cara penyerahan urusan melibatkan pengkajian dan evaluasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD, penetapan kesiapan desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, dan penetapan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa. Bupati kemudian menyerahkan urusan tersebut kepada Kepala Desa secara serentak.\n\nPelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan penyerahan urusan setiap 2 tahun sekali, dan dapat menarik kembali urusan yang tidak berjalan efektif. Pemerintah Daerah juga dapat menambah atau menarik penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Pembiayaan pelaksanaan urusan yang diserahkan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang diserahkan, yang dapat didelegasikan kepada Camat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGIONAL GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
THE SUBMISSION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME
REGIONAL AUTHORITY TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the implementation of the submission of governmental affairs that become the authority of the regency, the regulation of which is submitted to the village as mandated in Article 206 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages has been established;
that based on Article 9 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, further provisions regarding the implementation of the submission of affairs that become the authority of the Regency, the regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3f9b63d-15b0-46b2-97c3-15c7e5a6be3e","actionData","errors"]