[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3ec180e-0f47-404e-bef2-4847e044386b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2017","number","05","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Utara","place_of_enactment","Kotabumi","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung utara tahun anggaran 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:	\n \n 1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeruintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;\r\n2. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat nomor 6 Tahun 156 tentang pembentukan daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangasn Negara;\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;\r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\r\n \n PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. \n 9 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahur. 2015 Nomor 09).\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 04).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.\n\nLaporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 1.564.629.091.450,00 dan belanja sebesar Rp. 1.634.509.143.290,06, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (70.062.604.784,06). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 113.587.322.828,84 dan pengeluaran sebesar Rp. 18.435.159.695,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp. 95.152.163.133,84. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Rp. 25.089.558.349,78.\n\nNeraca per 31 Desember 2016 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 2.387.060.978.490,37, jumlah kewajiban sebesar Rp. 111.899.356.044,70, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.275.161.622.445,67.\n\nLaporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp. 95.481.318.368,94 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 26.940.543.854,98.\n\nLaporan Operasional menunjukkan pendapatan operasional sebesar Rp. 1.654.898.978.578,15 dan beban operasional sebesar Rp. 1.448.364.941.904,21, menghasilkan surplus operasional sebesar Rp. 208.562.953.868,58.\n\nLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan saldo awal sebesar Rp. 113.588.090.616,84 dan saldo akhir sebesar Rp. 25.090.326.137,78.\n\nLaporan Perubahan Ekuitas menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp. 2.032.965.038.857,27 dan ekuitas akhir setelah penyesuaian sebesar Rp. 2.275.161.622.445,67.\n\nCatatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2017
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF NORTH LAMPUNG REGENCY
FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) with the attached financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the accountability for the implementation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3ec180e-0f47-404e-bef2-4847e044386b","actionData","errors"]