Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017 bertujuan untuk menetapkan pedoman penilaian teknologi kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan mutu dan biaya dalam pelayanan kesehatan dengan menilai dampak penggunaan teknologi kesehatan berdasarkan aspek keamanan, efektivitas, dan efisiensi biaya. Penilaian ini dilakukan oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ruang lingkup teknologi kesehatan yang dinilai meliputi metode, obat, alat kesehatan, atau modalitas lainnya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Kriteria penilaian mencakup tingkat penggunaan, risiko, biaya, variasi, urgensi kebijakan, dampak terhadap akses dan kualitas kesehatan, potensi penghematan biaya, serta penerimaan sosial, budaya, etika, politik, dan agama.