[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3e88ab0-41d8-4895-a893-a88562fa9e5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Dan Retribusi Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-09-04","effective_date","2002-09-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Usaha Perikanan Dan Retribusi Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Usaha Perikanan - usaha - retribusi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2002/7 seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Perikanan Dan Retribusi Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya ikan di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang•undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/95; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.23/MEN/2001; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.45/MEN/2001; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.46/Men/2001; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.47/MEN/2001; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Non'or 213/MPP/ Kep/7/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.06/2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis usaha dan bentuk perusahaan perikanan, perizinan, wilayah operasional kapal perikanan dan lokasi pembudidayaan ikan, retribusi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2002. \n Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 dicabut. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan.\n2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha perikanan dan retribusi usaha perikanan di Provinsi Jawa Barat. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan potensi dan melestarikan sumber daya ikan, serta menyesuaikan dengan perubahan peraturan pemerintah terkait usaha perikanan dan tarif penerimaan negara bukan pajak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Usaha Perikanan: Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha penangkapan dan pengangkutan ikan, serta usaha pembudidayaan ikan.
Perizinan: Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Gubernur. IUP diperlukan untuk usaha penangkapan ikan di laut dengan kapal bermotor berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT, usaha pembudidayaan ikan di laut wilayah Provinsi, dan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum lintas Kabupaten/Kota. Kapal penangkap ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI), kapal pengangkut ikan wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), kapal penangkap dan pengangkut ikan wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), dan unit karamba jaring apung wajib dilengkapi Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI).
Retribusi: Pemegang IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII, dan SPbI dikenakan retribusi yang terdiri dari retribusi pengusahaan perikanan dan retribusi hasil perikanan. Retribusi pengusahaan perikanan dipungut saat memperoleh IUP, sedangkan retribusi hasil perikanan dikenakan saat memperoleh atau memperpanjang SPI, SIKPPII, SIKPII, dan SPbI.

Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 bulan, dan melengkapi kapal dengan fotokopi IUP serta SPI, SIKPPII, atau SIKPII yang bersangkutan.

","transitional_provisions","1. IUP dan kelengkapannya yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Terhadap perusahaan perikanan yang tidak melakukan pembayaran retribusi tidak diberikan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI.\n2. Terhadap keterlambatan pembayaran Retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 14 OF 2002
CONCERNING
FISHERY BUSINESS AND FISHERY BUSINESS RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA

\n\n \n \n

Considering:

that in order to control the utilization of potential and preservation of fish resources in West Java, Regional Regulation of West Java Province Level I Number 1 of 1996 concerning Fishery Business Permits has been established, which has been amended by Regional Regulation of West Java Province Level I Number 12 of 1998 concerning the First Amendment to Regional Regulation of West Java Province Level I Number 1 of 1996 concerning Fishery Business Permits;
that with the enactment of Government Regulation Number 141 of 2000 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 15 of 1990 concerning Fishery Business and Government Regulation Number 142 of 2000 concerning Tariffs on Types

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3e88ab0-41d8-4895-a893-a88562fa9e5d","actionData","errors"]