[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3e7d0ea-a0d2-4a06-96a3-b4186794cfb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-11-30","effective_date","2004-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Lambang Daerah Kabupaten Melawi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lambang-kabupaten-melawi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.1, TLD No.1, LL KAB. MELAWI: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lambang Daerah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan penetapan Perda ini adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi, dan mengingat Lambang Daerah mengandung arti dan makna yang merupakan simbol resmi daerah sehingga Kabupaten Melawi perlu memiliki Lambang Daerah untuk melengkapi atribut pemerintahannya. \n Perda ini dibuat berdasarkan :\r\n1. Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );\r\n2. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);\r\n3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);\r\n4. UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Nomor 4310 );\r\n5. UU Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);\r\n6. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n7. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); \r\n8. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\n9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);\r\n10. PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);\r\n11. PP Nomor 8 Tahun 3003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);\r\n12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). \n Materi pokok dalam Perda ini meliputi:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Bentuk, Warna, Makna, dan Ukuran;\r\n3. Penggunaan Lambang Daerah;\r\n4. Ketentuan Penyidikan;\r\n5. Ketentuan Pidana;\r\n6. Ketentuan Penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2004. \n 7 Halaman, 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah pembentukan Kabupaten Melawi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, yang memerlukan atribut pemerintahan seperti lambang daerah.

Lambang Daerah terdiri dari delapan bagian: bintang, padi dan kapas, perisai, kepala burung enggang gading, buah tengkawang, jalur sungai Melawi dan Pinoh, pita, dan garis horizontal. Bentuk keseluruhan lambang bersudut lima, melambangkan Pancasila, dengan warna dasar kuning keemasan. Warna-warna yang digunakan (merah, putih, hijau, biru laut, kuning, dan hitam) memiliki makna simbolis tersendiri.

Lambang Daerah digunakan di dalam dan di luar gedung Pemerintah Daerah, kendaraan dinas, dan pada upacara resmi. Pemasangan Lambang Daerah harus lebih rendah dari Lambang Negara dan gambar Presiden/Wakil Presiden. Lambang Daerah dapat digunakan pada barang-barang di gedung pemerintah, pakaian resmi pemerintah daerah, gapura, dan lencana pejabat daerah.

Peraturan ini juga mengatur larangan penambahan atau perubahan pada Lambang Daerah di luar ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MELAWI
REGIONAL REGULATION
OF MELAWI REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2004
Concerning
THE REGIONAL SYMBOL OF MELAWI REGENCY

ORGANIZATION AND LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2004

REGENT OF MELAWI
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2004
CONCERNING
THE REGIONAL SYMBOL OF MELAWI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

OFFICIAL OF REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2003 concerning the Establishment of Melawi Regency and Sekadau Regency in West Kalimantan Province, it is deemed necessary to have a Regional Symbol to complete the attributes of a Government;
that the Regional Symbol which contains meaning and significance is the official symbol of the Region, therefore its Use, Position and Placement need to be regulated by Regional Regulation;
that in order to implement the intentions in letters a and b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3e7d0ea-a0d2-4a06-96a3-b4186794cfb5","actionData","errors"]