[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3e13e55-e725-4050-9bb4-64cbd9531b83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Dan Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-08-02","effective_date","2010-08-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Izin Usaha Dan Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA DAN RETRIBUSI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2010/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Dan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Dalam Rangka Menggali, Menghimpun Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah Satunya Dapat Kita Ambil Melalui Pungutan / Retribusi Pemotongan Hewan Yang Ada Di Kabupaten Katingan;\r\nB. Bahwa Dilihat Dari Beberapa Tempat Yang Tersebar Diwilayah Kabupaten Katingan Adanya Usaha Pemotongan Hewan Oleh Masyarakat Yang Kurang Memenuhi Syarat Kesehatan Masyarakat (Veteriner) Oleh Karena Itu Harus Ada Rumah Potong Hewan Yang Memenuhi Persyaratan. \n Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;\r\nBAB III : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN;\r\nBAB IV : KETENTUAN IZIN USAHA DAN SYARAT-SYARAT RUMAH POTONG HEWAN;\r\nBAB V : TATACARA PEMBAYARAN;\r\nBAB VI : TATA CARA PENAGIHAN;\r\nBAB VII : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;\r\nBAB VIII : TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN;\r\nBAB IX : TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN;\r\nBAB X : TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN\r\nPEMBAYARAN RETRIBUSI;\r\nBAB XI : PENYIDIKAN;\r\nBAB XII : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha dan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Katingan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pemotongan hewan dan untuk memastikan usaha pemotongan hewan memenuhi syarat kesehatan masyarakat (veteriner).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pemakaian fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pemakaian tempat pemotongan hewan beserta fasilitasnya, termasuk pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, penggunaan tempat pemrosesan, pemeriksaan daging, dan pemakaian tempat penampungan sementara. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat pemotongan hewan.
Retribusi Rumah Potong Hewan: Retribusi termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan dan frekuensi pemakaian tempat pemotongan hewan. Tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Besaran retribusi ditetapkan untuk sapi/kerbau, babi, kambing/domba, dan unggas. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan rumah potong hewan diberikan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sesuai ketentuan dalam SKRD dan diberikan tanda bukti pembayaran. Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.
Keringanan Pembayaran: Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
Sanksi Administratif: Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
Penagihan Retribusi: Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
Kadaluarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Penghapusan Piutang Retribusi: Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
Izin Usaha dan Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan: Rumah potong hewan dapat didirikan dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, atau pihak ketiga. Setiap Rumah Potong Hewan harus memenuhi syarat lokasi dan fasilitas. Bagi daerah yang belum ada Rumah Potong Hewan, dapat dikelola Tempat Usaha Pemotongan Hewan oleh swasta atau perorangan dengan memenuhi syarat tertentu.
Ketentuan Perizinan: Setiap usaha pemotongan hewan harus memperoleh izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin berlaku selama 1 tahun dan dapat dicabut jika tidak memenuhi persyaratan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 5 OF 2010
CONCERNING
BUSINESS LICENSE AND RETRIBUTION FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to explore, collect and increase Local Own-Source Revenue (PAD), one of which can be taken through levies / Retribution for animal slaughter in Katingan Regency;
that judging from several places scattered in the Katingan Regency, there are animal slaughtering businesses by the community that do not meet public health requirements (Veterinary), therefore there must be a Slaughterhouse that meets the requirements;
that to fulfill the intentions as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Katingan Regency.

In view of:

Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3e13e55-e725-4050-9bb4-64cbd9531b83","actionData","errors"]