[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3d04f68-75aa-48ea-b0d2-f2900fcb16bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi \r\nmanusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan \r\nciri pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi \r\nkedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan \r\npemerintahan yang baik;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan publik \r\nterhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta \r\nbadan publik lainnya, perlu penyelenggaraan \r\npemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis;\r\nc. bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik\r\nyang mendukung pemerintahan yang baik, transparan, \r\ndan demokratis, perlu pengaturan mengenai Keterbukaan \r\nInformasi Publik;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan \r\nInformasi Publik; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Klasifikasi Informasi; Komisi Informasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Pelaporan dan Pembinaan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024. \n Jumlah Halaman: 13 HLM; Penjelasan: 4 HLM. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia dan keterbukaan informasi sebagai ciri pemerintahan demokratis.

Tujuan:

Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel.
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.
Memberikan kepastian ketersediaan informasi yang cepat, tepat, terbaru, terpercaya, dan mudah diakses.

Ketentuan Substansial:

Badan Publik wajib menunjuk PPID dan membuat sistem layanan informasi.
Kelembagaan pengelola informasi terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip, Bidang Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Informasi Publik diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan.
Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala, serta merta, dan menyediakan informasi setiap saat.
Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah (KID).
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, melihat, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi.
Badan Publik menyusun laporan layanan informasi publik.
Bupati melakukan pembinaan keterbukaan informasi publik.
Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Publik.
Pendanaan bersumber dari APBD, APBKal, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPID yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering / Whereas :

that the right to obtain Information is a human right
and Public Information Disclosure is a
characteristic of a democratic government that upholds
the sovereignty of the people to realize the implementation of
good governance;
that in order to improve public oversight
of the implementation of regional government and
other public bodies, it is necessary to organize
good, transparent, and democratic governance;
that to realize Public Information Disclosure
that supports good, transparent,
and democratic governance, it is necessary to regulate
Public Information Disclosure;
that based on the considerations as intended
in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3d04f68-75aa-48ea-b0d2-f2900fcb16bc","actionData","errors"]