[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3cd75b9-716c-4d4f-8557-7f8c7b18df84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-10-21","effective_date","2020-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Uji Kompetensi - Bidang Pencarian dan Pertolongan
2020
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 6, BN 2020 (1246): 10 hlm.; www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan; \n UU Nomor 29 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2017; PP Nomor 22 Tahun 2017; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Perka BNPP Nomor PK. 03 Tahun 2016; Perka BNPP Nomor 8 Tahun 2017; Perka BNPP Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan BNPP Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2020; dan Perka BNPP Nomor 3 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian oleh Tim Penguji yang dilakukan secara sistematis berdasarkan materi uji kompetensi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020. \n Lampiran file: 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 03 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);\n2. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 658);\n3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 22);\n4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 649);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mengatur tentang pelaksanaan uji kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan.

Uji kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Direktorat Bina Tenaga melaksanakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di bidang Pencarian dan Pertolongan, sedangkan Direktorat Bina Potensi melaksanakan uji kompetensi bagi sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Uji kompetensi dilaksanakan sesuai rencana yang meliputi penyusunan rencana garis besar, penetapan peserta, penetapan tim penguji, penetapan materi uji, penetapan peralatan, jadwal, serta tempat dan fasilitas pendukung. Uji kompetensi dilaksanakan terhadap peserta yang telah lulus Diklat, lulus Pelatihan, pemangku jabatan fungsional, dan pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya. Materi uji kompetensi meliputi keterampilan dan pengetahuan, yang disesuaikan dengan jenis Diklat, Pelatihan, dan sertifikat kompetensi. Bentuk uji kompetensi meliputi uji tertulis dan uji praktik.

Tim uji kompetensi terdiri atas tim penguji dan tim pendukung. Tim penguji harus memiliki sertifikat asesor kompetensi dari BNSP, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan memiliki kompetensi sesuai bidang yang diuji. Peserta yang lulus uji kompetensi akan diberikan Sertifikat Kompetensi, tanda kecakapan, dan kartu tanda kecakapan.

Pelaksana uji kompetensi melakukan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan melaporkannya kepada Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi, yang kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan paling sedikit sekali dalam setahun. Pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1246, 2020 National Search and Rescue Agency. Test
Competency. Implementation.

REGULATION OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF COMPETENCY TEST
IN THE FIELD OF SEARCH AND RESCUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 14 of the Regulation of the National Search and Rescue Agency Number 8 of 2018 concerning Certification of Search and Rescue Officers, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Search and Rescue Agency concerning the Implementation of Competency Tests in the Field of Search and Rescue; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3cd75b9-716c-4d4f-8557-7f8c7b18df84","actionData","errors"]