[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3c27739-38bc-4645-a66f-23cde3b68188","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Pembentukan Kecamatan Ternate Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kecamatan ternate barat-pembentukan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 169
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Ternate Barat
ABSTRAK:	\n \n Dengan perkembangan dan kemajuan daerah Kota Ternate pada umumnya dan Kecamatan Pulau Ternate khususnya serta untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan dalam rangka memperpendek rentang kendali serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dilakukan pemekaran kecamatan yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah Kabupaten Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 19 Tahun 2008; Perda Kota Ternate No. 2 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Kecamatan, Batas Wilayah dan Pemerintahan Kecamatan, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018. \n 1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah Kota Ternate yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah. \n 5 Halaman, Penjelasan: 2 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Kecamatan Ternate Barat di Kota Ternate sebagai upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kecamatan ini didasari oleh perkembangan Kota Ternate dan aspirasi masyarakat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Kecamatan Ternate Barat terdiri dari tujuh kelurahan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Ternate. Batas-batas wilayah kecamatan ditetapkan, dan pusat pemerintahan berlokasi di Kelurahan Sulamadaha. Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Ternate Barat secara terpadu dengan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kota. Kepala pemerintahan kecamatan adalah seorang Camat yang diangkat oleh Walikota.","transitional_provisions","1. Barang milik dan/atau potensi Kecamatan, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing-masing.\n2. Pembiayaan berkenaan dengan Pembentukan Kecamatan Ternate Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TERNATE
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 1 OF 2018
on
THE FORMATION OF WEST TERNATE SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that with the development and progress of the Ternate City region in general and the Ternate Island Sub-district in particular, as well as to follow up on the aspirations of the community, and in order to shorten the span of control and improve services for the implementation of government administration, development and community empowerment, it is deemed necessary to expand the sub-district which is expected to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the provisions of Article 221 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is mandated that the Regency/City Region form a Sub-district in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3c27739-38bc-4645-a66f-23cde3b68188","actionData","errors"]