[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3b9319b-8e64-47ab-a17a-f7a93853bd93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pusat perbelanjaan dan toko swalayan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam usaha perlindungan, pemerataan\r\npendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja\r\ndan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan\r\nkualitas pelayanan publik serta daya saing daerah,\r\nuntuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah\r\nserta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan\r\ndalam pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar\r\nrakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor\r\n1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan\r\nPengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan\r\nToko Modern sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang\r\nPenataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar\r\nTradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern\r\nsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan\r\nperundang- undangan dan kebutuhan hukum\r\nmasyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan,\r\nPenataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan Berusaha, Kewajiban dan Larangan, Kerja Sama, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 dicabut. \n 65 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan, menata, dan membina pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan publik, dan daya saing daerah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pengaturan Pasar Rakyat: Penataan, pembangunan, dan pengelolaan pasar rakyat oleh pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan swasta. Pembangunan pasar rakyat diprioritaskan dengan berpedoman pada desain purwarupa pasar rakyat.
Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan: Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat. Diatur juga mengenai lokasi pendirian, jam operasional, dan kemitraan dengan UMK-M.
Perizinan Berusaha: Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Kewajiban dan Larangan: Mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
Kerja Sama: Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar.
Pengawasan: Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, serta ketentuan mengenai kerja sama, pengawasan, penyidikan, dan pidana.

","transitional_provisions","1. Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan.\n2. Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.\n3. Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan wajib dilakukan dengan mewaralabakan atau melakukan usaha patungan (joint venture) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 28, Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 77 ayat (1) dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat (2) diancam denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Pekalongan No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/205805/perda-kab-pekalongan-no-10-tahun-2015","7ef452a5-84c5-46b0-b6b5-66208b2eb1a8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEKALONGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2023

on
DEVELOPMENT, ARRANGEMENT, AND GUIDANCE OF PEOPLE'S MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in the effort to protect, equalize public income, expand employment opportunities and business fields, improve access and quality of public services and regional competitiveness, to promote public welfare as mandated in the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that with the rapid development of trade businesses on a micro, small, and medium scale as well as network trade businesses, it is necessary to regulate the development, arrangement, and guidance of people's markets, shopping centers and modern stores;
that the Regional Regulation of Pekalongan Regency Number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3b9319b-8e64-47ab-a17a-f7a93853bd93","actionData","errors"]