[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3b5c5f0-0061-4cd6-a110-c500d133f88c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2, LL Kab. Landak : 28 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; \n Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014. \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif dan Masa Berlaku Retribusi; Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Tempat Pembayaran; Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Penagihan Retribusi; Keberatan; Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020. \n 16 Halaman dan 12 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, serta dasar hukum pemungutan retribusi atas pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek retribusi meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dan wajib melakukan pembayaran retribusi. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi secara tunai/lunas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANDAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
ON
SERVICE CHARGES FOR STAMPING/RESTAMPING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, especially the division of government affairs in the field of Trade in the sub-sector of standardization and consumer protection, the implementation of legal metrology in the form of stamping, restamping and supervision is the authority of the Regional Government of the Regency/City;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter 1 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may collect retribution for stamping/restamping services which are stipulated by Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3b5c5f0-0061-4cd6-a110-c500d133f88c","actionData","errors"]