[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3a7f453-91bf-41b8-a1e9-600e1518329a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-PENERANGAN-JALAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;\r\nb. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; \r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangli Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; 3. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK; 5. MASA PAJAK; 6. TATA CARA PENETAPAN PAJAK; 7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 8. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 9. SANKSI ADMINISTRATIF; 10. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; 11. TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK YANG KEDALUWARSA; 12. KETENTUAN PENYIDIKAN; 13. KETENTUAN PIDANA; 14. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahunl 983 tentang Pajak \r\nPenerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bangli Nomor 7 Tahun 1993 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n - \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bangli Nomor 7 Tahun 1993 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bangli. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%), serta tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%).
Wilayah Pemungutan Pajak: Pajak dipungut di wilayah tempat penggunaan tenaga listrik di Kabupaten Bangli.
Masa Pajak: Masa pajak adalah 1 bulan kalender.
Tata Cara Penetapan Pajak: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran dengan bunga 2% per bulan.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Sanksi Administratif: Diatur dalam Bab IX, meliputi bunga dan kenaikan pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Tata Cara Penghapusan Pajak yang Kedaluwarsa: Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Ketentuan Penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI

REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING

STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3a7f453-91bf-41b8-a1e9-600e1518329a","actionData","errors"]