[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f39ed1a2-1e6b-4878-94cd-0bd320403755","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 30 Tahun 2011","number","30","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-02-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-TERMINAL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2011/NO.30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Terminal salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. WILAYAH PEMUNGUTAN; 7. PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 8. SANKSI ADMINISTRATIF; 9. TATA CARA PENAGIHAN; 10. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Tahun 2008 Nomor10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Tabanan. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah sebelumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008) dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Terminal dipungut sebagai pembayaran atas fasilitas dan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir tersebut, kecuali terminal yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan pelayanan terminal.
Golongan Retribusi: Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dihitung berdasarkan jenis kendaraan pengguna terminal, luas lahan yang digunakan, dan biaya pemeliharaan.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kendaraan (mobil penumpang, bus, mobil barang, sepeda motor, mobil pribadi), penggunaan kios/toko, dan penggunaan kamar mandi/WC.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis dan/atau kwitansi). Wajib retribusi wajib membayar retribusi di Kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi Terminal tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 30 OF 2011
CONCERNING
BUS STATION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABANAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the bus station retribution is one of the important sources of regional income to finance the implementation of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Regulation of Tabanan Regency Number 10 of 2008 concerning bus station retribution is not in accordance with the legal needs of the community today so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f39ed1a2-1e6b-4878-94cd-0bd320403755","actionData","errors"]