[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f39b71c2-4270-4e97-aee0-ffef62c5fd17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 1998","number","6","year","1998","published_date","1998-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1998/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf \r\nf Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 \r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah \r\nTanah dan Air Permukaan merupakan salah \r\nsatu jenis Pajak Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana -\r\ndimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan \r\nPeraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 \r\nten tang Tata Pengaturan Air ( Lembaran \r\nNegara Tahun 1982 Nomor 37; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 \r\nTahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 \r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 \r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 \r\nTahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1991 \n Nama, Obyek Dan SubDasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1998. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak dikenakan atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak meliputi pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, kecuali oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN tertentu, pengairan pertanian rakyat, keperluan dasar rumah tangga, dan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tersebut.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air, yang dihitung berdasarkan jenis sumber air, lokasi, volume, kualitas, luas areal, musim pengambilan, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak.
Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak: Pajak dipungut di wilayah daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak: Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD. Jika tidak dibayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, menggunakan SSPD. Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.
Tata Cara Penagihan Pajak: Penagihan dilakukan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan jika pajak tidak dilunasi.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Bupati dapat membetulkan, membatalkan, atau mengurangkan ketetapan pajak, serta menghapuskan sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPD dan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 5 tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
NUMBER: 14 YEAR 1998 SERIES: A NUMBER: 7

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
KEBUMEN
NUMBER 6 YEAR 1998
CONCERNING
TAX ON THE UTILIZATION OF GROUNDWATER
AND SURFACE WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT, HEAD OF LEVEL II REGION OF KEBUMEN

Considering:	that based on Article 2 paragraph (2) letter f of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the Tax on the Utilization of Groundwater and Surface Water is one type of Level II Regional Tax; that to collect the Tax as referred to in letter a, it is necessary to stipulate it by Regional Regulation.
In view of:	Law Number 13 of 1950 con cerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java jo. Government Regulation Number 32 of 1950 concerning the Determination of the entry into force of Law Number 13 of 1950; Law Number 5 of 1974 concerning Principles of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f39b71c2-4270-4e97-aee0-ffef62c5fd17","actionData","errors"]