[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f396465d-d999-4be1-927d-cbce57f580fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbagan dalam peraturan ini adalah : bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di\r\nKabupaten Banyuasin masih belum sesuai dengan tujuan dan\r\nfungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian\r\nyang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan\r\nekonomi Kabupaten Banyuasin, sehingga perlu pengembangan\r\ndan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta\r\nmasyarakat, khususnya masyarakat petani \n Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 17 Tahun 2019;PP No 22 Tahun 1982;PP No 20 Tahun 2006;PP No 121 Tahun 2015;Permentan /OT.140/12/2012;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 14/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 30/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 30/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 293/KPTS/M/2014;Perda No 1 Tahun 2019 \n Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN,PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI ,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ,KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI, P3A, GP3A, DAN IP3A\r\nDALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI ,PEMBERDAYAAN ,PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI,PENGELOLAAN ASET IRIGASI ,PEMBIAYAAN ,ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI,PENGAWASAN ,KEWAJIBAN DAN LARANGAN,KETENTUAN PIDANA, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat petani.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari dinas terkait, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Komisi Irigasi Kabupaten. Komisi Irigasi memiliki tugas merumuskan rencana kebijakan, merekomendasikan prioritas alokasi dana, memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi, dan merumuskan rencana tata tanam.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang irigasi, termasuk menetapkan kebijakan, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah, dan membentuk Komisi Irigasi.
Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi meliputi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dengan tanggung jawab yang berbeda antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat petani.
Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan P3A, dengan ketentuan yang berbeda untuk jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that water resources are one of the basic needs of humans and other creatures that must be protected and managed as well as possible for the welfare of society;
that in order to realize the sustainability of protection and management of water resources, especially for the needs and improvement of agricultural cultivation, fisheries, and other benefits, it is necessary to develop and manage irrigation;
that the utilization of water resources, especially irrigation water in Banyuasin Regency, is still not in accordance with the objectives and function of irrigation to support agricultural cultivation development which is the main sector driving economic growth in Banyuasin Regency, so it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f396465d-d999-4be1-927d-cbce57f580fd","actionData","errors"]