[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f39087cc-19d5-40e2-a3df-c419a371b247","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan pengemis - gelandangan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NOMOR.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pengemis dan Gelandangan merupakan\r\nkelompok masyarakat rentan sosial dan ekonomi yang \r\nperilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai\r\nkehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; bahwa kebijakan penanggulangan pengemis dan \r\ngelandangan harus dirumuskan dan dilaksanakan\r\nmelalui upaya preventif, represif, rehabilitatif dan \r\nreintegrasi sosial, agar mampu mencapai taraf hidup,\r\nkehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai\r\nanggota masyarakat; bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) \r\nhurufb Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial, dan Pasal 4 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang\r\nPenanggulangan Gelandangan dan Pengemis, bahwa \r\nPemerintah Daerah dapat melaksanakan\r\nkebijaksanaan khusus penanggulangan pengemis dan\r\ngelandangan sesuai kondisi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah ten tang \r\nPenanggulangan Pengemis dan Gelandangan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Numor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kriteria Pengemis dan Gelandangan\r\nBab III Bentuk Penanggulangan \r\nBab IV Satuan Tugas Penanganan Pengemis dan Gelandangan\r\nBab V Peran Serta Masyarakat\r\nBab VI Pembiayaan\r\nBab VII Larangan dan Sanksi Pidana\r\nBab VIII Ketentuan Penyidikan\r\nBab IX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 dicabut. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) sepanjang mengenai Pengemis dan Gelandangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi masalah pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karanganyar melalui serangkaian upaya yang meliputi preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan, mengingat pengemis dan gelandangan merupakan kelompok masyarakat rentan yang perilakunya dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai bangsa. Kebijakan ini mencakup berbagai ketentuan substansial, termasuk kriteria pengemis dan gelandangan, bentuk-bentuk penanggulangan (seperti penyuluhan sosial, razia, penampungan sementara, penyantunan, dan bimbingan resosialisasi), pembentukan satuan tugas penanganan, peran serta masyarakat, serta pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pengemisan dan pergelandangan, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\n2. Setiap orang atau kelompok atau badan usaha yang memperalat, mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Pengemisan dan/atau Pergelandangan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Badan usaha dapat dikenakan tambahan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha sementara, atau pencabutan izin usaha.\n3. Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan anak di bawah 12 tahun untuk dimanfaatkan melakukan perbuatan meminta-minta dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 7 OF 2023
on
MITIGATION OF BEGGARS AND TRAMPS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Beggars and Tramps are social and economic vulnerable groups whose behavior is not in accordance with the norms and values of Indonesian national life based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the beggar and tramp mitigation policy must be formulated and implemented through preventive, repressive, rehabilitative and social reintegration efforts, in order to be able to achieve a decent standard of living, life, and livelihood as members of society;
that in order to implement Article 24 paragraph (1) letter b of Law Number 11 of 2009 on Social Welfare, and Article 4 of Government Regulation Number 31 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f39087cc-19d5-40e2-a3df-c419a371b247","actionData","errors"]