[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f36d023c-2a38-499f-885d-e95c8efe09df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan AIr Limbah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-02-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan AIr Limbah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5. TLD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan AIr Limbah
ABSTRAK:	\n \n bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang\r\nmemiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan\r\nperikehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya,\r\nsehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan\r\ngenerasi sekarang dan generasi yang akan datang serta\r\nkeseimbangan ekosistem;\r\nb. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta\r\npemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada\r\ntanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat\r\nmengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi\r\ndan peruntukan dari komponen air;\r\nc. bahwa perizinan pembuangan air limbah ke sumber air\r\ndan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi\r\npada tanah merupakan urusan pemerintah kabupaten;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan\r\nAir Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan\r\nDaerah Swatantra Tingkat II Semarang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSemarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa\r\nTengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5); \n Pasal 2\r\nRuang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:\r\na. obyek dan subyek perizinan;\r\nb. penetapan daya tampung beban pencemaran air;\r\nc. izin pembuangan air limbah;\r\nd. izin pemanfaatan air limbah;\r\ne. pembinaan dan pengawasan;\r\nf. penyediaan informasi;\r\ng. sanksi administrasi; dan\r\nh. ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah pentingnya menjaga kualitas air sebagai sumber daya alam yang vital bagi kehidupan dan keseimbangan ekosistem, serta perlunya pengelolaan yang baik terhadap pembuangan dan pemanfaatan air limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Obyek dan Subyek Perizinan: Menetapkan bahwa kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan obyek perizinan. Subyek perizinannya adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air: Bupati berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sungai, danau, dan/atau waduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi, morfologi, baku mutu air, dan beban pencemaran dari berbagai sumber.
Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah: Mengatur persyaratan, tahapan, pembaharuan, masa berlaku, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengawasan dilakukan terhadap penaatan persyaratan izin dan teknis pengendalian pencemaran air.
Penyediaan Informasi: Bupati menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, termasuk informasi sumber pencemaran, sumber air, izin lingkungan, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengelolaan air limbah, sehingga dapat mencegah pencemaran air dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Semarang.

","transitional_provisions","1. Semua izin pembuangan limbah cair ke lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2), serta Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Usaha yang menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/335780/perda-kab-semarang-no-8-tahun-2025","04477ba8-c8f0-4ed2-af13-971a52a10c21","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
WASTEWATER DISCHARGE PERMIT AND WASTEWATER UTILIZATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that water is one of the natural resources that
has a very important function for life and
the life of humans and other living creatures,
so that its quality must be maintained for the benefit of
present and future generations and
ecosystem balance;
that the discharge of wastewater into water sources and
the utilization of wastewater into the soil for application to
the soil, if not managed properly, can
result in water pollution and a decrease in the function
and designation of water components;
that licensing for wastewater disposal into water sources
and permits for wastewater utilization into the soil for application
on land is the responsibility

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f36d023c-2a38-499f-885d-e95c8efe09df","actionData","errors"]