[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f367f4a4-39e7-4fb4-b244-62325c1372f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 30 Tahun 2006","number","30","year","2006","published_date","2006-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintah kabupaten manggarai barat
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 30 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka segala potensi yang dapat menunjang sumber Pendapatan Daerah perlu dioptimalkan.\r\nRetribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menunjang Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.\r\nSehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggaarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur;\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah \r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \n RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, dengan sistematika sebagai berikut:\r\nI. Ketentuan Umum\r\nII. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi\r\nIII. Golongan Retribusi\r\nIV. Prinsip dan Sasaran\r\nV. Biaya dan Besaran Tarif\r\nVI. Wilayah Pungutan\r\nVII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang\r\nVIII. Tata Cara Pemungutan\r\nIX. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan\r\nX. Sanksi Administrasi dan Keberatan\r\nXII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\nXIII. Kadaluarsa Penagihan\r\nXIV. Ketentuan Pidana\r\nXV. Penyidikan\r\nXVI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Manggarai Barat. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah setelah terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Retribusi IMB dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat menunjang pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ketentuan Substansial:

Nama Retribusi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Objek Retribusi: Kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi perizinan tertentu.
Prinsip dan Sasaran: Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Biaya Retribusi: Digunakan untuk biaya formulir, pemeriksaan gambar, pengawasan, dan biaya lain-lain terkait pelayanan IMB.
Tarif Retribusi: Sebesar 0.5% dari nilai bangunan gedung.
Wilayah Pungutan: Di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Masa Retribusi: 1 bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
Saat Retribusi Terutang: Sejak ditetapkannya SKRD.
Tata Cara Pemungutan: Tidak dapat diborongkan, dipungut berdasarkan SKRD.
Tata Cara Pembayaran: Harus dilunasi sekaligus, selambat-lambatnya 15 hari sejak SKRD diterbitkan, disetor bruto ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pembatalan surat izin mendirikan bangunan.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI BARAT REGENCY
NUMBER 30 OF 2006
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MANGGARAI BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the establishment of Law Number 8 of 2003 concerning the Establishment of Manggarai Barat Regency in the Province of East Nusa Tenggara, all potentials that can support sources of Regional Revenue need to be optimized;
that the Local Service Charge for Building Permits is one of the sources of Locally-Generated Revenue so that it can support the implementation of service activities in the fields of Government, Development and Community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge for Building Permits.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f367f4a4-39e7-4fb4-b244-62325c1372f4","actionData","errors"]