[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f362292c-474e-45d8-b40f-97a4e9bd4440","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Besar","place_of_enactment","Janto","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi
2021
Qanun NO. 7, LD. 2021/ No.7
Qanun TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi kedokteran sehinggga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah;\r\n\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n\r\nBahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum;\r\n\r\nBahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1074/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\r\n\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; \n Dasar Hukum dalam Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 ; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; \n Dalam Qanun ini mengatur 111 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi; BAB III Golongan Retribusi; BAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; BAB V Prinsip Dana Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; BAB VI Struktur Dan Besarnya Tarif Puskesmas; BAB VII Struktur Dan Besarnya Tarif Rumah sakit Umum Daerah; BAB VIII Wilayah Pemungutan; BAB IX Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; BAB X Pendaftaran; BAB XI Penetapan Retribusi; BAB XII Pemungutan Retribusi; BAB XIII Tata Cara Pembayaran; BAB XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran; BAB XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; BAB XVI Kadaluwarsa Penagihan; BAB XVII Pembukuan Dan Pemeriksaan; BAB XVIII Insentif Pemungutan; BAB XIX Penyidikan; BAB XX Ketentuan Pidana; BAB XXI Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021. \n 49 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10).\n2. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 62).","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar. Latar belakangnya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan seiring perkembangan sosial ekonomi dan teknologi kedokteran. Tujuannya adalah untuk menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Objek Retribusi**: Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta.\n2. **Subjek dan Wajib Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan pemerintah daerah.\n3. **Penggolongan Retribusi**: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n4. **Prinsip Penetapan Tarif**: Menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tarif dibedakan berdasarkan jenis pelayanan (rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, dll.) dan kelas perawatan.\n5. **Struktur dan Besaran Tarif**: Ditetapkan untuk berbagai jenis pelayanan di Puskesmas dan RSUD, mencakup pemeriksaan, tindakan medis, rawat inap, penunjang medis (laboratorium, radiologi), rehabilitasi medis, pelayanan gigi, pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan anestesi, pelayanan penyakit kulit dan kelamin, pelayanan penyakit paru, pelayanan penyakit mata, pelayanan penyakit THT, dan pelayanan kekhususan lainnya. Juga diatur tarif untuk pelayanan non-medis seperti ambulan, medical check-up, konsultasi gizi dan psikologi, pengembangan SDM kesehatan, farmasi, dan pemulasaraan jenazah.\n6. **Wilayah Pemungutan**: Dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan diberikan.\n7. **Masa dan Saat Retribusi Terutang**: Masa retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan jasa, dan saat retribusi terutang adalah saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.\n8. **Pendaftaran**: Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.\n9. **Pemungutan**: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).\n10. **Sanksi Administratif**: Denda 2% per bulan jika tidak membayar tepat waktu.\n11. **Pemanfaatan**: Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.\n12. **Keberatan**: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.\n13. **Tata Cara Pembayaran**: Dilakukan secara tunai dan/atau lunas.\n14. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.\n15. **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.\n16. **Kedaluwarsa Penagihan**: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindak pidana di bidang retribusi.\n17. **Pembukuan dan Pemeriksaan**: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.\n18. **Insentif Pemungutan**: Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif.\n19. **Penyidikan**: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH BESAR
ACEH PROVINCE
QANUN OF ACEH BESAR REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
REGIONAL FEE FOR HEALTH SERVICE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH BESAR,

Considering:

that with the current socio-economic developments in an effort to maintain and improve the quality of health services to patients, accompanied by the development of medical science and technology, it is necessary to support it with adequate financing and tariffs through the regulation of tariffs for health services provided by First Level Health Facilities (FKTP) and Advanced Level Health Facilities (FKTL) or hospitals owned by the Regional Government;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that the Regional Fee for Health Service is a Regional Fee for General Services whose services are carried out by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f362292c-474e-45d8-b40f-97a4e9bd4440","actionData","errors"]