[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f35f33e7-8f5e-40fb-a62d-3cb35ed8ee97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-09-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat","place_of_enactment","Krui","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Menjamin kepastian hukum Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2012; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Bersama MENDAGRI/MENKOMINFO/BKPM Nomor: 18 Tahun 2009/Nomor: 07/Prt/M/2009/Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009/Nomor: 3/P/2009; PP Nomor 15 Tahun 2010 \n Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Peraturan ini menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, yaitu Pasal 31 hingga Pasal 47. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi diperlukan karena menara merupakan infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Penataan ini juga memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan.

Selain itu, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi berkaitan dengan isu retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi ini dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST COAST
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST COAST REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WEST COAST REGENCY
NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING STRUCTURING AND
CONTROL OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST COAST,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure legal certainty in the Structuring and Control of Telecommunication Towers, Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Structuring and Control of Telecommunication Towers needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of West Coast Regency Number 2 of 2017 concerning Structuring and Control of Telecommunication Towers;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f35f33e7-8f5e-40fb-a62d-3cb35ed8ee97","actionData","errors"]