For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Also known as: PP 24/2006 · PP No. 24 Tahun 2006 · PP Nomor 24 Tahun 2006

Status:
Active
Effective Date:2 Juni 2006Publication Date:2 Juni 2006
Profesi & Sertifikasi KeahlianKelautan & Perikanan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeTata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date02 Juni 2006
Publication Date02 Juni 2006
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad Hoc di Pengadilan Perikanan, yang diperlukan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara tegas hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Hakim Ad Hoc yang diangkat memiliki keahlian di bidang hukum perikanan dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Ad Hoc harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk kewarganegaraan Indonesia, pendidikan minimal strata satu di bidang hukum atau perikanan, dan pengalaman di bidang perikanan. Proses seleksi melibatkan seleksi administratif, kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan. Hakim Ad Hoc dilarang merangkap jabatan tertentu untuk menjaga integritas dan martabat jabatan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap larangan jabatan rangkap dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Ad Hoc.