[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f35be4a4-ed27-43b6-a732-7c40c524b3a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-10-18","effective_date","2017-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, TLD No.9, LL KAB.BENGKAYANG: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf g UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor . \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.43 Tahun 1993, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.11 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017. \n 9 halaman dan lampiran sebanyak 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkayang. Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Kendaraan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan mobil penumpang pribadi. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum. Besarnya tarif retribusi meliputi jasa ketatausahaan (formulir permohonan, buku uji, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang), pengujian ulangan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang), dan lain-lain (penggantian plat uji, uji asap, penggantian buku uji, plat samping, semprot, stiker). Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Bengkayang. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, kartu langganan.

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKAYANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING FEE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKAYANG,

Considering:

that to implement Article 110 paragraph (1) letter g, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Motor Vehicle Testing Fee Retribution provisions regarding Motor Vehicle Testing Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 1999 concerning the Establishment of Bengkayang Regency Level II Region (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3823);
Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free From Corruption, Collusion and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f35be4a4-ed27-43b6-a732-7c40c524b3a8","actionData","errors"]