[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f35bd194-25fc-4ea8-8ef2-af614c290871","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penamaan Fasilitas Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Penamaan Fasilitas Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasum - penamaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2015/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penamaan Fasilitas Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa fasilitas umum merupakan bagian dari aset daerah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah untuk kegiatan umum kemasyarakatan; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum; memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, harus dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 39 Tahun 2008 \n Peraturan tersebut berisi tentang IKetentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penamaan; IV. Objek Penamaan; V. Penamaan; VI. Kewenngan dan Prosedur Penamaan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015. \n 7 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menertibkan penamaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum sebagai aset daerah, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Penamaan fasilitas umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Warga masyarakat dapat mengusulkan penamaan fasilitas umum kepada Bupati atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik secara tertulis maupun lisan.

Prinsip penamaan fasilitas umum meliputi: satu fasilitas umum satu nama; penggunaan nama lokal; menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan; menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup; menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; paling banyak tiga kata; dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penamaan fasilitas umum dapat diambil dari nama pahlawan nasional, nama tokoh masyarakat yang berjasa bagi daerahnya, nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan, nama flora atau fauna, dan nama lain yang tidak bertentangan dengan norma sosial dan norma agama.

","transitional_provisions","1. Fasilitas umum yang telah ada penamaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Bupati dapat mengganti nama fasilitas umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Penamaan fasilitas umum yang telah ada dan tidak sesuai dengan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diganti dan disesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MANGGARAI
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST MANGGARAI REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
ON
NAMING OF PUBLIC FACILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MANGGARAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that public facilities are part of the regional assets held by the Regional Government and/or the Government for public community activities;
that in order to realize orderly administration and supervision of public facilities, making it easier for the public to obtain information, naming of public facilities must be carried out;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Naming of Public Facilities;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f35bd194-25fc-4ea8-8ef2-af614c290871","actionData","errors"]