[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f359de9a-bcb1-4226-b968-885a1bb7acc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan berusaha
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2023/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat\r\ndi daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi\r\ndan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan\r\nperizinan berusaha yang berkualitas dan dapat\r\ndipertanggungjawabkan; bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha\r\ndi Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan\r\nekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak\r\nperekonomian, penciptaan lapangan kerja dan\r\npeningkatan daya saing Daerah; bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan\r\nperizinan berusaha di Kota Surakarta sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan perlu\r\nadanya Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan\r\nPasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun\r\n2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Dukungan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sinergisitas, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah melalui penyelenggaraan perizinan yang efektif dan transparan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan berusaha berbasis risiko diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi. Masing-masing tingkat risiko memerlukan jenis perizinan yang berbeda, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin yang memerlukan verifikasi standar usaha dan produk. DPMPTSP memiliki tugas dalam manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Peraturan ini juga mengatur sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, serta kemudahan perizinan berusaha untuk UMK.

","transitional_provisions","Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan dasar Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif berupa:\n

Teguran atau peringatan tertulis;
Paksaan Pemerintah Daerah;
Denda administratif;
Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
Pencabutan Perizinan Berusaha.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 9 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the welfare of the community in the region, it is necessary to improve the investment ecosystem and business activities through the implementation of quality and accountable business licensing;
that the implementation of business licensing services in the Region becomes an instrument in improving the investment ecosystem and business activities, driving the economy, creating jobs and increasing the competitiveness of the Region;
that in order to implement the implementation of business licensing in the City of Surakarta in accordance with the provisions of laws and regulations, it is necessary to have a Regional Regulation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f359de9a-bcb1-4226-b968-885a1bb7acc4","actionData","errors"]