[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f34f496e-1dec-4028-a0f9-c082c39d4c67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggara otonomi daerah ;\r\nb. bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara profesional ; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 1 tahun 2004;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004 ;6. PP No. 46 tahun 1971\r\n;7. PP No.40 tahun 1994;8.PP No.2 tahun 2001;9. PP No. 57 tahun 2005;10. PP No.6 tahun 2006;11. PMDN No. 5 tahun 1997;12. PMDN No.17 tahun 2007 \n 1.ketentuan umum\r\n;2. pejabat pengelola barang daerah\r\n;3. perencanaan kebutuhan dan penganggaran\r\n;4. pengadaan\r\n;5. penerimaan dan penyaluran\r\n;6. penggunaan\r\n;7. penatausahaan\r\n;8. pemanfaatan \r\n;9. pengamanan dan pemeliharan\r\n;10. penilaian\r\n;11. penghapusan\r\n;12.pemindahtanganan\r\n;13. pembinaan, pengendalian dan pengawasan \r\n;14. pembiayaan\r\n;15. barang daerah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan\r\n;16. tuntutan ganti rugi\r\n;17. ketentuan lain lain\r\n;18.ketentuan peralihan\r\n;19. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 38 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pandeglang. Latar belakangnya adalah pentingnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan administrasi pengelolaan secara profesional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pejabat Pengelola Barang Daerah:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala DPKPA selaku Pembantu Pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang daerah, dan pengurus barang daerah.\n2. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:** Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana pemerintahan daerah dan standar harga.\n3. **Pengadaan:** Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.\n4. **Penerimaan dan Penyaluran:** Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan dilaporkan kepada Bupati.\n5. **Penggunaan:** Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.\n6. **Penatausahaan:** Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).\n7. **Pemanfaatan:** Pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.\n8. **Pengamanan dan Pemeliharaan:** Pengelola, Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah.\n9. **Penilaian:** Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milk daerah.\n10. **Penghapusan:** Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.\n11. **Pemindahtanganan:** Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan dapat berupa penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.\n12. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian:** Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Terhadap setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PANDEGLANG REGENCY

NUMBER 2 YEAR 2010

REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY

NUMBER 2 YEAR 2010

ON

MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANDEGLANG,

Considering :

that Regional Assets are an important element in the administration of government and regional development, so that they need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized optimally in order to support the implementation of Regional Autonomy;
that in order to secure Regional Assets, it is necessary to carry out professional management administration;
that based on the provisions of article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 on the Management of State/Regional Assets, the provisions on the management of Regional Assets are regulated in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f34f496e-1dec-4028-a0f9-c082c39d4c67","actionData","errors"]