[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f342cc97-9c46-45e9-b4fa-67e6bc61f5a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2009","number","33","year","2009","published_date","2009-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TERNAK BANTUAN - PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, BD.2009/No. 33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyebaran dan\r\npengembangan ternak bantuan Pemerintah Kabupaten \r\nRembang dengan pola gaduhan, perlu dibuat pedoman\r\npenyebaran dan pengembangan; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan\r\nPeraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan\r\nPengembangan T ernak Bantuan Pemerintah Kabupaten \r\nRembang; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 12 T ahun 2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS.210/7/2001; \r\n \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang lokasi penyebaran dan pengembangan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, pola gaduh, hak dan kewajiban, tat acara pengembalian ternak, pembagian hasil, tata cara penjualan ternak gaduhan, resiko, penghapusan ternak pemerintah, pembinaan dan pengawasan, administrasi dan pelaporan, sanksi administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan pola gaduhan. Latar belakangnya adalah untuk menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan pemerintah daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut), berdasarkan identifikasi dan tata ruang daerah, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.
Kriteria lokasi penyebaran dan pengembangan ternak, termasuk bebas dari penyakit hewan menular, sesuai dengan sosial budaya masyarakat, tata ruang daerah, kelancaran pemasaran ternak, dan ketersediaan hijauan pakan ternak serta air.
Persyaratan penerima ternak gaduhan, yaitu anggota kelompok peternak yang aktif, mantap, dan baik, dengan kriteria kelompok yang memiliki anggota minimal 10 orang, kepengurusan, terdaftar pada dinas terkait, memiliki program kerja, melaksanakan pertemuan rutin, serta pembukuan administrasi dan keuangan.
Proses penetapan penggaduh oleh Kepala Dintanhut berdasarkan hasil seleksi Tim Seleksi Calon Penggaduh (TSCP), dengan persyaratan calon penggaduh meliputi tempat tinggal tetap, berkeluarga, anggota kelompok peternak, pengalaman dan keterampilan memelihara ternak, bersedia mengikuti petunjuk teknis, sehat, berkelakuan baik, serta merupakan warga miskin yang potensial dan produktif.
Penyerahan ternak gaduhan oleh Kepala Dinas kepada penggaduh setelah penandatanganan perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pengaturan mengenai pola gaduhan, meliputi sistem bagi hasil anak, sistem setor anak, dan sistem penggemukan/kereman, dengan jenis ternak yang berbeda untuk setiap pola.
Hak dan kewajiban penggaduh dan Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan ternak gaduhan.
Tata cara pengembalian ternak gaduhan sesuai dengan pola gaduhan yang digunakan.
Pembagian hasil penjualan ternak gaduhan antara penggaduh dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan pola gaduhan yang digunakan.
Tata cara penjualan ternak gaduhan, termasuk pelaporan oleh penggaduh, penilaian oleh Panitia Penilai dan Penjualan Ternak (P3T), dan penyetoran hasil penjualan ke Kas Daerah.
Penetapan resiko terhadap ternak gaduhan yang mati, majir, sakit, atau hilang bukan karena kesalahan penggaduh.
Penghapusan ternak pemerintah dari daftar penggaduh untuk ternak yang mati, potong paksa, hilang, atau sudah lunas.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan oleh Kepala Dintanhut.
Administrasi dan pelaporan perkembangan ternak gaduhan secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal ternak pokok yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian.\n2. Penggaduh yang menjual atau menghilangkan ternak gaduhan dengan sengaja wajib mengembalikan ternak yang nilainya sama. Penggaduh yang menukarkan ternak gaduhan tanpa izin wajib mengembalikan ternak yang nilainya sama. Penggaduh yang memindahtangankan ternak gaduhan tanpa izin, ternak gaduhan dapat ditarik tanpa ganti rugi.\n3. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan karena kesalahan penggaduh, Kepala Dintanhut dapat menarik ternak gaduhan dari penggaduh.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG

REGENT REGULATION OF REMBANG
NUMBER 33 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR DISTRIBUTION AND DEVELOPMENT OF LIVESTOCK ASSISTANCE
REMBANG REGENCY GOVERNMENT

REGENT OF REMBANG,

Considering:

that in order to support the successful distribution and development of livestock assistance from the Rembang Regency Government with a sharing pattern, it is necessary to create guidelines for distribution and development;
that for the purposes of letter a, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding Guidelines for the Distribution and Development of Livestock Assistance from the Rembang Regency Government.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 6 of 1967 concerning Basic Provisions on Animal Husbandry and Animal Health (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 10, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f342cc97-9c46-45e9-b4fa-67e6bc61f5a1","actionData","errors"]