[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f341c862-6f79-416a-8dfb-b1d8ca475a36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-09-22","effective_date","2014-09-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SARANA DAN PRASARANA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7, TLD NO.90
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah; berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun \r\n 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 3 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n10.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas(PSU) kawasan perumahan; \r\n11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.\r\n \n MENAGTUR TENTANG PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pengelolaan PSU untuk keberlanjutan fungsi perumahan dan permukiman.

Ketentuan Substansial:

Jenis Perumahan dan Permukiman: Peraturan ini mencakup perumahan tidak bersusun (rumah berlantai satu atau dua) dan rumah susun.
Prasarana, Sarana, dan Utilitas:\n
- Prasarana meliputi jaringan jalan lingkungan, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
- Sarana meliputi sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, dan parkir.
- Utilitas meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan umum.
\n
Proses Penyerahan: Pengembang wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. Penyerahan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus.
Persyaratan Penyerahan: PSU yang diserahkan harus memenuhi persyaratan umum (sesuai rencana tapak dan dokumen perizinan), teknis (sesuai peraturan perundang-undangan), dan administrasi (dokumen rencana tapak, IMB, IPB, dan surat pelepasan hak atas tanah).
Tim Verifikasi: Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memproses penyerahan PSU. Tim ini terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPN, Camat, Lurah/Kepala Desa, dan SKPD terkait.
Pengelolaan PSU: Setelah diserahkan, pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain. Peruntukan PSU tidak boleh diubah.
Pelaporan: Bupati wajib menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU kepada Gubernur setiap enam bulan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU.
Pembiayaan: Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang, sedangkan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan dan belum atau tidak diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka pengembang tidak akan diberikan ijin apabila mengajukan permohonan baru untuk pembangunan perumahan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
ABOUT

TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES OF HOUSING AND
SETTLEMENT FROM THE DEVELOPER TO THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide assurance of the availability of
neighborhood infrastructure and facilities, and utilities of housing and
settlement, it is necessary to manage the infrastructure, facilities and utilities;
that in order to ensure the sustainability of the management of
neighborhood infrastructure and facilities, and utilities of housing and
settlement, it is necessary to transfer the infrastructure, facilities and utilities of housing and settlement from the developer to the regional government;
that based on the considerations in letters a and b above, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f341c862-6f79-416a-8dfb-b1d8ca475a36","actionData","errors"]