[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f33e73bf-9dce-4e58-88b1-b59275d28a67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018 tentang RUMAH SUSUN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","RUMAH SUSUN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RUMAH SUSUN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.20138/9,TLD NO.356, LL SEKDA KOTA AMBON: 46 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RUMAH SUSUN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Negara bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis, berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap warga negara dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Ambon, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah susun dengan memperhatikan faktor sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat. Dalam upaya ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal kepemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama maka perlu diatur dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tugas dan Wewenang, Perencanaan, Pembangunan, Perizinan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Hak dan Kewajiban, Pendanaan dan Sistem Pembiayaan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018. \n Rumah Susun yang dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rumah Susun bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tertib di lingkungan rumah susun serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan penghuni terkait kepemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Latar belakangnya adalah hak setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun, termasuk:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana pembangunan, melaksanakan sosialisasi, memberdayakan pemangku kepentingan, mengalokasikan dana, memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi MBR, serta melakukan pencadangan tanah.
Pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan khusus, seperti fasilitasi pengadaan tanah, proses sertifikasi, perizinan, kredit konstruksi dengan suku bunga rendah, insentif perpajakan, dan bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Bantuan dan kemudahan bagi MBR, seperti kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah, keringanan biaya sewa, asuransi dan penjaminan kredit, insentif perpajakan, dan sertifikasi sarusun.
Persyaratan pembangunan rumah susun yang meliputi administratif (status hak atas tanah dan IMB), teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan), dan ekologis (keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan).
Perizinan pembangunan rumah susun yang harus sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatan, serta pengesahan pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Penguasaan sarusun yang dapat dilakukan dengan cara milik, sewa, atau sewa-beli, serta hak kepemilikan atas sarusun yang merupakan hak milik perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Pengelolaan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum.
Peningkatan kualitas rumah susun yang wajib dilakukan terhadap rumah susun yang tidak laik fungsi atau menimbulkan bahaya, serta dapat dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun.
Pengendalian penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, serta pengelolaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kelembagaan (Unit Pelaksana Teknis Daerah dan PPPSRS), hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan rumah susun, pendanaan dan sistem pembiayaan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, serta penyelesaian sengketa.

","transitional_provisions","1. Rumah Susun yang dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkanya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pekerjaan, pengenaan denda, pencabutan IMB, atau pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 61 mengenai kewajiban penyediaan rumah susun umum oleh pengembang rumah susun komersial dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
APARTMENT BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment, which are basic human needs, and which have a very strategic role in shaping the character and personality of the nation as an effort to build the whole Indonesian people;
that the state is responsible for providing protection for all Indonesian people in the provision of housing through apartment building that is suitable for a healthy, safe, harmonious, sustainable and affordable life for low-income communities;
that every citizen, in order to efficiently utilize space and land for housing provision, and to improve the environmental quality of Ambon City, the housing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f33e73bf-9dce-4e58-88b1-b59275d28a67","actionData","errors"]