[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f33663d4-c36b-4c3e-b4a4-99b7418c30f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5, TLD No.5, LL KAB. KAYONG UTARA: 21 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 18 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2007, UU No 16 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 42 Tahun 2013, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Bagian Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, Pemohon Bantuan Hukum, Litigasi, Perkara, Verifikasi, Akreditasi, Dana Bantuan Hukum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan bantuan hukum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pendanaan; Larangan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015. \n -\tDalam Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa:\r\na.\tpenyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; \r\nb.\tpemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan \r\nc.\tdalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini\r\n \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, terhadap akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk:

Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
Menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata.
Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum litigasi yang meliputi penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan dengan mengalokasikan dana bantuan hukum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Bupati melakukan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum.
Dana Bantuan Hukum bersumber dari APBD dan berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n3. Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang menyalahgunakan dana Bantuan Hukum atau menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KAYONG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
LEGAL AID TO IMPOVERISHED COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KAYONG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Legal Aid to Impoverished Communities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2003 concerning Advocates (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4288);
Law Number 6 of 2007 concerning the Establishment of North Kayong Regency in West Kalimantan Province (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f33663d4-c36b-4c3e-b4a4-99b7418c30f8","actionData","errors"]