[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3359b23-a7f7-4b83-b590-af9dc73c1075","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Serang perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 23 tahun 2002\r\n;4. UU No. 12 tahun 2011;5. UU No. 11 tahun 2012;6. UU No. 23 tahun 2014\r\n;7. PP No. 18 tahun 2016;8. Perda Prov. Banten No. 9 tahun 2014;9. PerGub Banten No. 8 tahun 2011 \n 1.ketentuan umum;2. penyelenggaraan perlindungan anak;3.partisipasi anak\r\n;4.peran serta masyarakat;5.kelembagaan dan organisasi;6. sanksi\r\n;7.pendanaan;8.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Latar belakangnya adalah perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pembentukan peraturan dan kebijakan, penyusunan rencana strategis, pembentukan kelembagaan, pencegahan dan penanganan korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mendorong peran serta orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak.

Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pencegahan meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, konseling, edukasi, dan pembentukan jaringan kerja. Pengurangan risiko meliputi penguatan keterampilan hidup anak, pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan, pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Penanganan meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Peraturan ini juga mengatur sistem informasi data anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Lembaga pengasuhan anak, lembaga pendidikan, badan usaha atau tempat usaha yang menempatkan anak dalam resiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pengawasan, perbaikan layanan, pencabutan izin operasional, hingga proses hukum pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
SERANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that child protection is one of the mandatory governmental affairs for the Regional Government as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that in order to optimize the implementation of child protection in Serang Regency, it is necessary to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation of child protection;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Child Protection;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3359b23-a7f7-4b83-b590-af9dc73c1075","actionData","errors"]