[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3289843-4a7c-4129-a471-0e82b034b0e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-02-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberhentian-rektor-perguruan tinggi
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 4, BN 2024 (150) : 5 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan Rektor / Ketua, masih terdapat beberapa kekurangan pada tahapan pengangkatan rektor / ketua perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga perlu disempurnakan;\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerin tah se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor /Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, Sehingga perlu diubah.\r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor /Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; \n Dasar hukum peraturan menteri ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023;Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022. \n Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 dan menyisipkan Pasal 8A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024. \n Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

Perubahan tersebut meliputi:

Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor/Ketua: Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua melakukan penjaringan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon yang memenuhi syarat. Proses penjaringan bersifat terbuka dan dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua berakhir. Jika pendaftar kurang dari 3 orang, masa penjaringan dapat diperpanjang. Direktur Jenderal dapat menambahkan bakal calon jika diperlukan. Hasil penjaringan disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
Tahap Pemberian Pertimbangan Calon Rektor/Ketua: Pertimbangan kualitatif (meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama) diberikan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup. Pertimbangan dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 anggota Senat. Hasil pertimbangan disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua.
Komisi Seleksi: Menteri membentuk Komisi Seleksi untuk menyeleksi calon Rektor/Ketua. Komisi melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan 3 (tiga) calon, yang daftarnya diserahkan kepada Menteri. Jika ada calon yang berhalangan tetap, Direktur Jenderal dapat menambahkan calon lain yang memenuhi syarat.
Pengangkatan Rektor/Ketua dalam Keadaan Tertentu: Menteri dapat mengangkat Rektor/Ketua di luar calon yang diserahkan oleh Komisi Seleksi dalam keadaan tertentu (kondisi kedaruratan yang mengancam kedaulatan NKRI atau terganggunya keberlangsungan tridharma perguruan tinggi). Masa jabatan Rektor/Ketua dalam keadaan ini paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Calon Rektor berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, dan calon Ketua berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, dengan pangkat minimal Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NUMBER 68
OF 2015 REGARDING APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
RECTOR/CHAIRPERSON OF RELIGIOUS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
ORGANIZED BY THE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that after an evaluation of the
implementation of the appointment of Rector/Chairperson, there are still
several shortcomings in the stages of
appointment of rectors/chairpersons of religious higher education
institutions organized by the government
that need to be improved;
that Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 68 of 2015
concerning Appointment and Dismissal of
Rector/Chairperson of Religious Higher Education Institutions
Organized by the Government as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3289843-4a7c-4129-a471-0e82b034b0e8","actionData","errors"]