Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya, mengacu pada perencanaan pembangunan daerah, dan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah dan dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional.
2. Tujuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa: Tersusunnya dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berbasis terhadap pengurangan risiko bencana; menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, kecamatan, dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan desa; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa: Meliputi penyusunan RPJMDesa (untuk jangka waktu 6 tahun) dan RKPDesa (sebagai penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa: Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJMDesa dan rancangan RKPDesa dibahas dan disepakati dalam musyawarah ini.
5. Pelaksanaan Pembangunan Desa: Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
on desktop.