[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f317c1ef-ce5d-471c-9022-b0cb54a9a056","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi dan tata usaha negara - otonomi daerah dan pemerintah daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:	\n \n Arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. \n UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPenyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut:\r\na.\tKetentuan Umum;\r\nb.\tMaksud, Tujuan dan Asas;\r\nc.\tRuang Lingkup;\r\nd.\tPenyelenggaraan;\r\ne.\tPengelolaan Arsip Dinamis;\r\nf.\tPenciptaan Arsip;\r\ng.\tPenyusutan Arsip;\r\nh.\tProgram Arsip Vital;\r\ni.\tKearsipan BUMD;\r\nj.\tPenyelenggaraan Arsip Statis;\r\nk.\tPengelolaan Arsip Statis;\r\nl.\tSumber Daya Aparatur Kearsipan;\r\nm.\tPendanaan;\r\nn.\tSarana dan Prasarana;\r\no.\tSistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;\r\np.\tPelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan;\r\nq.\tPeran Serta Masyarakat;\r\nr.\tPenghargaan;\r\ns.\tKerjasama;\r\nt.\tKeadaan Darurat;\r\nu.\tLarangan;\r\nv.\tSanksi Administratif;\r\nw.\tPenegakan Hukum;\r\nx.\tPenyidikan;\r\ny.\tKetentuan Pidana;\r\nz.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;\r\nKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2015. \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu.

Ketentuan Substansial:

Kebijakan Kearsipan Daerah: Meliputi pedoman pengelolaan arsip dinamis dan statis, kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur kearsipan, pengembangan lembaga kearsipan daerah, kerjasama dengan berbagai pihak, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, serta pembinaan kearsipan terhadap SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Arsip Dinamis: Mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis. Pemerintah Daerah wajib membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadual retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pencipta arsip wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Pengelolaan Arsip Statis: Dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban Daerah. Meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.

Sumber Daya Aparatur Kearsipan: Terdiri atas Arsiparis dan pengelola teknis kearsipan. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur kearsipan.

Pendanaan: Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sarana dan Prasarana: Pemerintah Daerah mengembangkan sarana dan prasarana kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: Lembaga Kearsipan Kabupaten wajib menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip.

Pelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan: Meliputi berbagai layanan seperti penataan, layanan informasi, penitipan, perawatan, wisata arsip, alih media, penggandaan, akses multimedia, serta konsultasi dan asistensi. Publikasi kearsipan dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk penyelamatan arsip dan forum kearsipan.

Kerjasama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan berbagai pihak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi dapat berupa peringatan lisan, tertulis, penundaan/penurunan pangkat, mutasi, pembebasan tugas, atau pemberhentian. Setiap orang yang melanggar Pasal 48 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ARCHIVES OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering:

that archives are a source of information and accountability material for the regional government as well as a collective memory that has value and strategic importance, including the presentation of information on the implementation of regional government, policy formulation, and decision making;
that in order to support the realization of good and clean governance, and to improve the quality of public service, the implementation of archives must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archival system;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f317c1ef-ce5d-471c-9022-b0cb54a9a056","actionData","errors"]