[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f30586cd-62b6-4f19-9ca8-b35c80c9df58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","Penyelenggaraan perizinan berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan perizinan berusaha
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan perizinan berusaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak warga\r\nnegara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan\r\nyang layak melalui pelayanan publik dalam bentuk\r\npenyelenggaraan perizinan berusaha;\r\nbahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum\r\ndalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi\r\ndan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas\r\nperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu\r\ndidukung penyelenggaraan perizinan berusaha di\r\ndaerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan,\r\nefisien, efektif, dan akuntabel;\r\nbahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan\r\nmengenai perizinan berusaha di daerah sesuai dengan\r\namanat Pasal 31 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan\r\nPerizinan Berusaha di Daerah, perlu menyusun\r\nperaturan daerah mengenai perizinan berusaha yang\r\nsesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945;Mengingat2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di ProvinsiLampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4749;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhirdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021Nomor 16);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6757);Nomor 244, Tambahan6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPembentukan Perundang-undangansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801);Peraturan7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentangPerizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah sebagaimana telah dengan diubah PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan atas (Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 157);9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 89); \n Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023. \n Halaman : 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Pesawaran. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan menyelaraskan ketentuan perizinan berusaha di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, melakukan pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan akuntabel, memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha, serta mewujudkan tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
Pelaksanaan perizinan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung), serta perizinan berusaha sektor (kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik, dan ketenagakerjaan).
Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum.
Penggunaan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha.
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan perizinan berusaha.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang bertugas dalam pelayanan perizinan berusaha.
Tata hubungan kerja antara DPMPTSP dengan lembaga pemerintah terkait, perangkat daerah, dan DPMPTSP Provinsi Lampung.
Pembinaan dan pengawasan terhadap DPMPTSP dalam menyelenggarakan perizinan berusaha.
Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha secara berkala.
Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","1. Izin usaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan batas masa berlakunya izin.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESAWARAN
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to fulfill the rights of citizens in obtaining decent work and livelihoods through public services in the form of implementing business licensing;
that in order to provide legal certainty in doing business, improve the investment ecosystem and business activities, and maintain the quality of accountable licensing, it is necessary to support the implementation of business licensing in the region that is fast, easy, integrated, transparent, efficient, effective, and accountable;
that in order to harmonize the provisions on business licensing in the region in accordance with the mandate of Article 31 and Article 39 of Government Regulation Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f30586cd-62b6-4f19-9ca8-b35c80c9df58","actionData","errors"]