[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f957a2-41f1-48dd-8c17-c0f12f8e5086","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hasil - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Tata Cara - Pengalokasian
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 28, BD.2024 (28) : 27 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan\r\nPasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11\r\nTahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nDesa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata\r\nCara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024;\r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,\r\ndan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,\r\ndan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun 2024 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman teknis dalam pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada Desa untuk tahun anggaran 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pengelolaan keuangan desa dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara substansial, Pemerintah Daerah Kota Banjar mengalokasikan BHPDRD kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian tersebut dilakukan dengan rumus yang terdiri dari 60% pembagian merata kepada seluruh desa dan 40% pembagian proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masing-masing desa. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap (tahap I, II, dan III) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah APB Desa ditetapkan dan persyaratan dokumen dipenuhi.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan BHPDRD yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Mekanisme penyaluran melibatkan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan perangkat daerah terkait untuk memastikan kelayakan dokumen persyaratan, termasuk laporan pertanggungjawaban dan capaian output kegiatan.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terdapat selisih penghitungan alokasi BHPDRD atau Pemerintah Desa tidak mengajukan permohonan penyaluran sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan yang menyebabkan kurang/lebih salur, Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai kurang/lebih salur BHPDRD. 2. Kurang salur BHPDRD dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya dan disalurkan dalam 1 (satu) kali tahap penyaluran setelah Kepala Desa mengajukan permohonan. 3. Lebih salur BHPDRD dikompensasikan pada penyaluran BHPDRD tahun anggaran berikutnya.","sanctions","1. Apabila di kemudian hari penggunaan BHPDRD mengakibatkan kerugian negara, Kepala Desa bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANJAR
THE PROVINCE OF WEST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BANJAR
NUMBER 28 OF 2024
ON
PROCEDURES FOR THE ALLOCATION OF A PORTION OF REGIONAL TAX AND REGIONAL SERVICE FEE REVENUE TO VILLAGES FOR THE YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF BANJAR,

Considering :

that to implement the provisions of Article 97 paragraph (4) and Article 99 paragraph (2) of Government Regulation Number 43 of 2014 on the Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 on Villages as amended several times, most recently by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f957a2-41f1-48dd-8c17-c0f12f8e5086","actionData","errors"]