[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f81f46-569c-4298-ac84-cdd39181dabd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-10-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Reklame
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Keempat Pajak Reklame, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\n2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK\r\nBAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK\r\nBAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB V MASA PAJAK\r\nBAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK\r\nBAB VII PEMUNGUTAN PAJAK\r\nBAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\nBAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\r\nBAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XII KETENTUAN KHUSUS\r\nBAB XIII PENYIDIKAN\r\nBAB XIV KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame ini ditetapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terkait pajak reklame. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Keempat Pajak Reklame dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Peraturan ini mengatur tentang pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak meliputi berbagai jenis reklame seperti papan/billboard, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Setiap penyelenggaraan reklame memerlukan izin tertulis dari Walikota.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame, yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak jika diselenggarakan oleh pihak ketiga, atau dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame jika diselenggarakan sendiri. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah Kota Kendari. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.

Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan penetapan Walikota dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) jika pajak tidak atau kurang dibayar, atau dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Daerah","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kota Kendari No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288593/perda-kota-kendari-no-6-tahun-2023","48e3980e-8f3c-4a21-bea8-b2d06bdea239","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 6 OF 2020
ON
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that based on the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that Taxes are stipulated by Regional Regulation;
that Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes in the Fourth Part of Advertisement Tax, is deemed no longer in accordance with legal developments and community needs, so it needs to be amended and reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to re-regulate the provisions regarding Regional Taxes with Regional Regulations;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 1995 concerning the Establishment of the Second Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f81f46-569c-4298-ac84-cdd39181dabd","actionData","errors"]