[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f16c21-79e5-46ec-8a86-c5c49cf9367e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK-HUKUM-DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa produk hukum di daerah merupakan landasan hukum\r\nsegala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di\r\ndaerah dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum\r\ndalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan\r\nbernegara, oleh karenanya setiap pembentukan produk\r\nhukum perlu diatur dengan baik dan benar.\r\nbahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah\r\ndilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari\r\nperencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan,\r\npengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk\r\nhukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Materi Pokok: Asas Pembentukan Dan Materi Muatan; Produk Hukum; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati; Peraturan Dprd; Peraturan Bersama Bupati; Produk Hukum Berbentuk Penetapan; Partisipasi Masyarakat; Tindak Lanjut Pembatalan Produk Hukum Daerah; Pendokumentasian Dan Penyebarluasan; Pembiayaan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut: Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah ; \n Jumlah Halaman: 44 HLM, Penjelasan: 10 halaman; Lampiran: 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan produk hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Asas Pembentukan Produk Hukum: Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi Muatan Produk Hukum: Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban, dan keseimbangan.
Bentuk Produk Hukum: Peraturan (Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Peraturan Bersama) dan Penetapan (Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD).
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: Perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Proses Pembentukan Peraturan Daerah: Meliputi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan dan pengundangan.
Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD: Diatur mekanisme pembahasan KUA dan PPAS, RKA-SKPD, hingga persetujuan DPRD.
Pembahasan Raperda Lainnya: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Organisasi Perangkat Daerah, RPJPD dan RPJMD.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum daerah.
Tindak Lanjut Pembatalan Produk Hukum Daerah: Pembentukan tim kajian hukum untuk menindaklanjuti pembatalan Perda dan Peraturan Bupati.
Pendokumentasian dan Penyebarluasan: Pendokumentasian oleh Bagian Hukum dan penyebarluasan melalui berbagai media.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan Peraturan Bersama Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12117/perda-kab-bantul-no-4-tahun-2015","df2ac761-3719-43b8-9ca0-f0d156cf2548","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ΒΑΝTUL REGENCY

\nBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
\nPEMERINTAH DAERAH.HUKUM.Pedoman.Pembentukan.
\nProduk Hukum Daerah.
\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2016
on
GUIDELINES FOR THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f16c21-79e5-46ec-8a86-c5c49cf9367e","actionData","errors"]